Efisiensi APBD Kaltim, Ekti Minta TPP Guru dan Perawat Tetap Dilindungi

Sabtu, 14 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ekti Imanuel Wakil ketua DPRD Kaltim

Foto : Ekti Imanuel Wakil ketua DPRD Kaltim

SAMARINDA – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak semestinya dibebankan kepada pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Tambahan penghasilan pegawai bagi guru, perawat, dan tenaga kesehatan diminta tetap dipertahankan saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pemangkasan TPP akan berdampak langsung terhadap pendapatan pegawai pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (14/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ekti, pembicaraan mengenai TPP kerap memunculkan anggapan bahwa tunjangan tersebut hanya dinikmati pejabat dengan jabatan struktural. Padahal, sebagian besar penerimanya merupakan pegawai yang menjalankan pelayanan dasar.

Kebijakan pemotongan karena itu tidak boleh hanya dihitung dari besarnya penghematan anggaran. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja para pegawai.

“Jadi kadang-kadang TPP ini seolah-olah cuma punya eselon II atau eselon I. Kalau dipangkas enggak ada apa-apanya itu, tapi yang kena ‘kan perawat, habis itu guru,” jelasnya.

Guru memiliki tanggung jawab menjaga kegiatan pembelajaran, sedangkan perawat dan tenaga medis menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan setiap hari. Tugas tersebut tetap harus dijalankan meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan.

Ekti menyebut Gubernur Kaltim juga menghendaki agar TPP tidak ikut terkena pemangkasan. Sikap tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun prioritas belanja tanpa mengurangi dukungan bagi pegawai pelayanan publik.

Meski TPP dipertahankan, Pemprov tetap mempunyai pilihan untuk mengendalikan pengeluaran. Efisiensi dapat diarahkan pada pos yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Belanja perjalanan dinas, misalnya, dapat diperiksa kembali berdasarkan urgensi dan manfaat setiap kegiatan. Perjalanan yang tidak mendesak dapat dikurangi, ditunda, atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Komponen makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan juga dinilai masih dapat ditata. Pengendalian pada belanja pendukung tersebut berpotensi menciptakan ruang fiskal tanpa mengurangi penghasilan guru maupun tenaga kesehatan.

Pemprov perlu memilah antara kebutuhan utama dan pengeluaran yang masih dapat ditekan. Efisiensi tidak seharusnya dilakukan secara merata karena dampak setiap pos belanja terhadap pelayanan masyarakat berbeda.

Ekti memahami pemerintah harus menyesuaikan program dengan kondisi keuangan yang tersedia. Berkurangnya kemampuan fiskal membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat menggunakan pola pembiayaan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun, penyesuaian anggaran juga tidak boleh menghentikan pembangunan yang masih dibutuhkan masyarakat. Program dengan manfaat langsung tetap harus dijalankan berdasarkan skala prioritas.

“Kalau terkait dengan proses pembangunan tetap berjalan, walaupun ada pengurangan banyak,” katanya.

Infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan yang dinilai tidak dapat diabaikan. Ekti mencontohkan ruas-ruas rusak di Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih memerlukan penanganan pemerintah.

Kondisi jalan berpengaruh terhadap mobilitas warga, pengangkutan kebutuhan pokok, kegiatan ekonomi, dan akses menuju fasilitas pelayanan. Kerusakan yang dibiarkan terlalu lama juga dapat meningkatkan biaya perbaikan pada masa mendatang.

Karena anggaran terbatas, Pemprov dapat mendahulukan ruas dengan tingkat kerusakan berat dan manfaat paling besar bagi masyarakat. Program lain dapat disesuaikan atau dikerjakan secara bertahap mengikuti kapasitas keuangan daerah.

DPRD Kaltim melalui komisi-komisinya telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat untuk membahas persoalan anggaran. Pembahasan tersebut diarahkan untuk menilai kebutuhan setiap program serta mencari pos penghematan yang tidak mengganggu pelayanan publik.

Ekti berharap efisiensi dilakukan secara terukur dan tidak sekadar memangkas belanja. Pemerintah harus memastikan penghematan tetap berjalan tanpa mengorbankan TPP guru dan tenaga kesehatan maupun menghentikan pembangunan yang bersifat mendesak.

Dengan penentuan prioritas yang tepat, penyesuaian anggaran diharapkan tetap mampu menjaga pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Kaltim. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA