SAMARINDA – Konektivitas darat antara Kutai Barat dan Mahakam Ulu terus diperkuat melalui pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang. Tiga paket pekerjaan pada ruas tersebut kini telah melampaui separuh target fisik, dengan capaian tertinggi mencapai 77 persen.
Paket pertama dilaporkan telah mencapai 67 persen. Paket kedua berada pada angka 68 persen, sedangkan paket ketiga mencatat perkembangan paling tinggi sebesar 77 persen.
Capaian tersebut menunjukkan pekerjaan terus bergerak. Namun, DPRD Kalimantan Timur mengingatkan penyelesaian fisik harus diikuti pengendalian kualitas agar jalan dapat digunakan secara aman dan bertahan dalam jangka panjang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengatakan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah wajib diawasi sejak pelaksanaan hingga selesai.
“Yang jelas, secara fungsi kami di DPRD yang menjalankan pengawasan dan penganggaran. Kami ingin anggaran ini digunakan dengan sebaik mungkin, sesuai peruntukannya dan menjawab kebutuhan infrastruktur di lapangan,” terangnya, Senin (16/11/2026).
Menurut Reza, setiap paket harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi, dan target yang telah ditetapkan. Kemajuan pekerjaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui persentase apabila kualitas hasilnya belum dipastikan.
Pengawasan diperlukan untuk mencocokkan penggunaan anggaran dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Material, metode pelaksanaan, dan volume pekerjaan harus sesuai dengan dokumen proyek.
Pemerintah provinsi dan pelaksana juga perlu memperhatikan karakter wilayah yang dilintasi jalan. Kondisi tanah, cuaca, serta tantangan medan dapat memengaruhi mutu dan kecepatan pekerjaan.
Ruas Tering–Ujoh Bilang memiliki nilai strategis karena menghubungkan Kutai Barat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu. Selama ini, kondisi akses menjadi salah satu tantangan bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
Pembangunan jalan diharapkan mempersingkat dan mempermudah perjalanan antardaerah. Akses yang lebih baik juga dapat mendukung pergerakan warga menuju layanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan pusat kegiatan ekonomi.
Kelancaran jalan turut memengaruhi distribusi kebutuhan pokok dan komoditas masyarakat. Hambatan transportasi dapat meningkatkan waktu tempuh serta biaya pengangkutan barang menuju Mahakam Ulu.
Karena itu, manfaat proyek tidak boleh berhenti pada penyelesaian konstruksi. Jalan harus benar-benar dapat digunakan masyarakat dan mendukung aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan persoalan baru.
Komisi III menilai seluruh anggaran yang dialokasikan harus menghasilkan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pengeluaran perlu mempunyai hubungan yang jelas dengan kebutuhan infrastruktur di lapangan.
Pemerintah juga harus menjaga konsistensi pengerjaan hingga ketiga paket selesai. Perbedaan tingkat kemajuan antarpaket perlu dikelola agar tidak menimbulkan bagian jalan yang terputus atau belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Pemeriksaan kualitas harus tetap dilakukan meskipun progres fisik terus meningkat. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai, koreksi perlu dilakukan sebelum proyek memasuki tahap penyelesaian akhir.
Setelah pembangunan rampung, pemerintah perlu menyiapkan pola pemeliharaan. Jalan yang berada pada wilayah dengan kondisi geografis menantang membutuhkan pemeriksaan berkala agar kerusakan dapat ditangani sejak awal.
Reza menegaskan pengawasan DPRD tidak hanya diarahkan pada ruas Tering–Ujoh Bilang. Jalan-jalan berstatus kewenangan provinsi di seluruh Kaltim juga harus memperoleh perhatian berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Pemerataan pembangunan dibutuhkan agar masyarakat di wilayah pedalaman memperoleh akses infrastruktur yang layak. Penanganan tidak boleh hanya terpusat pada kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi atau akses yang telah berkembang.
“Kita berharap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan ruas provinsi di Kaltim secara keseluruhan baik dan dimanfaatkan serta digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” pungkasnya.
DPRD Kaltim berharap capaian di atas 50 persen pada tiga paket jalan tersebut dapat dipertahankan tanpa mengorbankan kualitas. Penyelesaiannya diharapkan memperkuat hubungan Kutai Barat–Mahakam Ulu sekaligus menghadirkan akses yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (Adv)







