SAMARINDA – Penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan infrastruktur dasar dinilai lebih mendesak dibandingkan pembangunan gedung baru di tengah menyempitnya kemampuan fiskal Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi diminta memastikan anggaran memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan tekanan terhadap APBD harus dijadikan momentum untuk menyeleksi kembali program pembangunan. Belanja yang belum mendesak dapat ditunda agar kebutuhan prioritas tetap memperoleh pembiayaan.
“Kalau saya, prioritas itu kepastian hukum dan kepastian psikologis terhadap generasi muda, terutama terkait lapangan pekerjaan. Itu yang menurut saya harus menjadi prioritas,” kata Agusriansyah, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, generasi muda membutuhkan kepastian bahwa pembangunan daerah membuka ruang bagi mereka untuk bekerja dan berkembang. Ketidakpastian memperoleh pekerjaan dapat memengaruhi kondisi sosial serta kepercayaan mereka terhadap masa depan.
Karena itu, kebijakan anggaran tidak boleh hanya menghasilkan bangunan baru. Pemerintah perlu memperkuat program yang membantu pemuda memperoleh kemampuan, pengalaman, dan akses menuju kegiatan ekonomi.
Dukungan dapat diberikan melalui pemberdayaan dan kegiatan produktif. Program tersebut dinilai lebih dekat dengan kebutuhan anak muda dibandingkan pembangunan fasilitas yang belum tentu langsung digunakan.
Agusriansyah juga mendorong Pemprov memberikan ruang lebih besar kepada komunitas. Kelompok masyarakat dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk membangun jejaring, mengembangkan keterampilan, dan melahirkan gagasan baru.
“Anggaran itu sebaiknya lebih banyak diperuntukkan bagi komunitas, komunitas apapun, terutama pemuda. Jadi harus memikirkan ruang bagi anak-anak muda untuk berkembang,” ujarnya.
Menurutnya, komunitas mempunyai kemampuan menjangkau pemuda berdasarkan minat dan kebutuhan masing-masing. Pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan manfaat sosial maupun ekonomi.
Namun, bantuan kepada komunitas tetap harus mempunyai sasaran dan ukuran keberhasilan. Penggunaan anggaran perlu dilaksanakan secara transparan agar tidak hanya habis untuk kegiatan seremonial.
Program dapat dinilai dari peningkatan keterampilan peserta, terbentuknya kegiatan produktif, atau munculnya peluang ekonomi baru. Dengan ukuran yang jelas, pemerintah dapat mengetahui dampak dukungan yang telah diberikan.
Keterbatasan fiskal juga menuntut pemerintah membedakan pembangunan fisik yang mendesak dan yang masih dapat ditunda. Tidak seluruh proyek infrastruktur harus dihentikan ketika anggaran mengalami tekanan.
Jalan, air bersih, dan jaringan listrik tetap perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Ketiga sektor tersebut juga menjadi penopang kegiatan ekonomi daerah.
Jalan yang memadai memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Perbaikan akses dapat menurunkan waktu tempuh serta mendukung tumbuhnya usaha di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Ketersediaan air bersih berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan produktivitas. Pemerintah perlu memastikan layanan tersebut dapat dinikmati secara lebih merata.
Jaringan listrik juga menjadi kebutuhan penting untuk pelayanan publik dan perkembangan usaha. Masyarakat akan kesulitan menggunakan teknologi maupun meningkatkan kapasitas produksi apabila pasokan energi belum memadai.
Sebaliknya, rencana pembangunan gedung pemerintahan yang belum mendesak perlu ditinjau ulang. Apabila fasilitas yang tersedia masih layak digunakan, anggarannya dapat dialihkan atau pembangunannya ditunda.
Penundaan tidak berarti pemerintah menolak seluruh kebutuhan fasilitas baru. Keputusan harus didasarkan pada tingkat urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan daerah.
Agusriansyah menilai keberhasilan pembangunan tidak seharusnya diukur dari banyaknya gedung yang dibangun. Dampaknya harus terlihat pada peningkatan kesejahteraan serta terbukanya kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Banggar DPRD Kaltim akan mencermati setiap usulan belanja dalam pembahasan anggaran. Program harus dilengkapi sasaran penerima manfaat dan hasil yang ingin dicapai.
Pemerintah juga perlu mencegah anggaran tersebar ke terlalu banyak kegiatan dalam jumlah kecil. Pemusatan pembiayaan pada program utama dapat menghasilkan dampak yang lebih terasa ketika kapasitas fiskal sedang menurun.
Penciptaan lapangan kerja, menurut Agusriansyah, harus menjadi bagian dari berbagai kebijakan daerah. Pendidikan, pelatihan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan menuju tujuan yang sama.
“Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
DPRD berharap Pemprov Kaltim lebih selektif menentukan prioritas belanja. Pembangunan gedung yang belum mendesak dapat dikurangi, sementara anggaran diarahkan untuk infrastruktur dasar, komunitas produktif, dan pembukaan kesempatan kerja bagi generasi muda. (Adv)







