SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur belum mengambil keputusan menerima ataupun menolak usulan proyek kontrak tahun jamak senilai Rp1,24 triliun. Rencana tersebut masih berada pada tahap awal dan belum melalui pembahasan komisi maupun Badan Anggaran.
Anggota Banggar DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan istilah penolakan belum tepat digunakan karena legislatif belum pernah memberikan persetujuan terhadap usulan Multi-Years Contract atau MYC tersebut.
“Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agusriansyah, dokumen pemerintah harus lebih dahulu diperiksa melalui komisi-komisi DPRD yang menjadi mitra organisasi perangkat daerah pengusul. Tahap itu diperlukan untuk menilai substansi serta kesiapan masing-masing program.
Komisi dapat memeriksa kesesuaian proyek dengan bidang kewenangannya, kebutuhan masyarakat, dan rencana kerja perangkat daerah. Hasil pembahasan kemudian menjadi bahan bagi Banggar ketika menilai aspek pembiayaan.
Tanpa proses tersebut, Banggar tidak mempunyai dasar substansi yang cukup untuk menentukan sikap. Pembahasan anggaran tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan teknis dan manfaat program.
Dinamika usulan MYC menguat setelah pimpinan DPRD Kaltim menggelar rapat internal pada Minggu (15/11/2026) malam. Agenda semula direncanakan sebagai rapat kerja Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Rapat tersebut kemudian ditunda dan diubah menjadi pertemuan pimpinan. DPRD memilih menyamakan pandangan internal sebelum memasuki pembahasan bersama pemerintah provinsi.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa Pemprov Kaltim telah mengirimkan dua surat dengan nilai usulan berbeda dalam dua hari berturut-turut.
Surat pertama tertanggal 11 November 2026 mengajukan nilai MYC sebesar Rp1,28 triliun. Pemerintah kemudian menyampaikan revisi pada 12 November 2026 dengan nilai Rp1,24 triliun.
Perubahan sebesar Rp40 miliar tersebut perlu dijelaskan kepada DPRD. Legislatif membutuhkan rincian mengenai proyek atau komponen yang mengalami penyesuaian serta dasar koreksi anggarannya.
Kejelasan diperlukan agar pembahasan menggunakan data yang sama. Perubahan angka dalam waktu singkat juga harus diikuti pembaruan dokumen pendukung agar tidak menimbulkan perbedaan informasi.
Agusriansyah menegaskan proyek bernilai triliunan rupiah tidak dapat langsung dibawa menuju keputusan Banggar. Setiap tahapan perlu dijalankan secara berurutan untuk memastikan tidak ada proses yang terlewati.
“Ya kalau (anggota) Banggar menolak sementara ini, karena tahapan-tahapan sebelumnya dilewati, memang belum sampai di Banggar, termasuk skemanya harus dibahas di komisi,” tandasnya.
Keberatan yang muncul di internal DPRD, menurutnya, lebih berkaitan dengan prosedur pengajuan. Sikap tersebut belum menjadi keputusan akhir terhadap kelayakan proyek yang diusulkan.
Pemerintah masih mempunyai ruang memberikan penjelasan mengenai alasan penggunaan skema tahun jamak, kebutuhan setiap proyek, serta kemampuan pembiayaan selama masa kontrak.
DPRD Kaltim sebelumnya menjadwalkan rapat pimpinan diperluas bersama TAPD pada Senin (16/11/2026). Pembahasan resmi antara Banggar dan TAPD kemudian dijadwalkan pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA.
Pertemuan tersebut akan menentukan mekanisme pembahasan berikutnya. DPRD dapat meminta dokumen tambahan maupun mengembalikan substansi usulan kepada komisi untuk didalami bersama OPD mitra.
Legislatif juga perlu memastikan perubahan nilai usulan telah disertai rincian pekerjaan dan skema pembayaran yang diperbarui. Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada angka keseluruhan.
Sikap akhir DPRD baru dapat diambil setelah aspek teknis, manfaat, pembiayaan, dan prosedur dibahas secara resmi. Seluruh tahapan harus menghasilkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
DPRD menegaskan besarnya nilai maupun urgensi proyek tidak dapat dijadikan alasan untuk melewati mekanisme. Pengawasan sejak tahap pengajuan diperlukan karena MYC akan mengikat anggaran daerah selama beberapa tahun.
Dengan pembahasan melalui komisi dan Banggar, keputusan terhadap usulan Rp1,24 triliun diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga memperhatikan kelayakan program dan kemampuan keuangan Kaltim. (Adv)







