SAMARINDA – Penataan perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur memasuki tahap penyusunan regulasi daerah. Aturan tersebut diarahkan untuk memangkas kerumitan proses perizinan sekaligus memastikan aktivitas pertambangan tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan pengaturan izin MBLB kini menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Pelimpahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui peraturan daerah yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan pembangunan di Kaltim.
“Regulasinya diserahkan ke daerah. Karena itu, kami sedang menyusun perda. Hanya saja, memang ada beberapa poin yang harus mengacu pada keputusan pusat,” kata Samsun, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski kewenangan berada di daerah, Pemprov Kaltim tidak dapat menetapkan seluruh ketentuan secara mandiri. Beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan tarif, masih harus merujuk pada regulasi pemerintah pusat.
Sinkronisasi diperlukan agar perda yang disusun tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Regulasi daerah nantinya lebih banyak mengatur mekanisme pelaksanaan sesuai kondisi dan kebutuhan Kaltim.
Samsun menjelaskan, MBLB memiliki karakter berbeda dari pertambangan batu bara dan mineral logam. Kategori tersebut mencakup komoditas seperti tanah urug, laterit, dan pasir yang banyak digunakan dalam kegiatan konstruksi.
Perbedaan jenis komoditas, skala usaha, dan nilai ekonomi membuat mekanisme perizinannya dinilai perlu dirancang secara lebih sederhana.
“Proses perizinan MBLB perlu dibuat lebih sederhana karena karakteristik dan skala kegiatan pertambangannya tidak sama dengan tambang batu bara maupun mineral logam,” imbuhnya.
Menurut Samsun, penyederhanaan bukan berarti menghapus persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha. Legalitas lahan, kesesuaian tata ruang, kapasitas produksi, dan potensi dampak lingkungan tetap harus diperiksa sebelum izin diterbitkan.
Perda akan menjadi landasan umum penyelenggaraan perizinan MBLB. Sementara ketentuan yang lebih terperinci akan dituangkan melalui peraturan kepala daerah atau perkada.
Aturan teknis tersebut akan memuat besaran tarif, batas luas wilayah, persyaratan administratif, alur pelayanan, hingga jangka waktu penyelesaian izin.
“Tergantung keputusan atau perkada yang mengatur secara teknis. Berapa tarifnya, berapa batasan luasnya, bagaimana perizinannya, dan berapa lama prosesnya,” ujarnya.
Kepastian mengenai tahapan dan waktu pelayanan dinilai penting bagi pelaku usaha. Prosedur yang terbuka dapat mengurangi pengajuan berulang, mencegah ketidakjelasan administrasi, dan memberikan kepastian dalam menyusun rencana investasi.
Di sisi lain, pengaturan batas luas wilayah diperlukan agar izin diberikan sesuai kebutuhan serta kemampuan pengelolaan pemegang izin. Pemerintah juga harus memastikan kegiatan pertambangan tidak menimbulkan persoalan tata ruang maupun kerusakan lingkungan.
Regulasi tersebut nantinya diharapkan memperkuat pengawasan pemerintah daerah. Setiap aktivitas MBLB dapat ditelusuri berdasarkan pemegang izin, jenis komoditas, lokasi, luas wilayah, dan kapasitas produksinya.
Tanpa sistem yang tertata, kegiatan pengambilan tanah urug, pasir, maupun laterit berisiko berjalan di luar kendali. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik pemanfaatan ruang.
Samsun menegaskan bahwa percepatan investasi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Kemudahan pelayanan tidak boleh berubah menjadi kelonggaran pengawasan.
“Kita berharap, kegiatan investasi MBLB di Kaltim dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan lingkungan,” tandasnya.
Komisi III DPRD Kaltim berharap perda dan aturan turunannya dapat menghadirkan sistem perizinan yang lebih ringkas, transparan, dan mempunyai batas waktu jelas. Pada saat bersamaan, pengawasan setelah izin terbit harus diperkuat agar kegiatan di lapangan tetap sesuai dokumen yang telah disetujui.
Dengan regulasi tersebut, pengelolaan MBLB diharapkan berlangsung lebih tertib. Pelaku usaha mendapatkan kepastian berinvestasi, sedangkan pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan aktivitas pertambangan dan menjaga lingkungan Kaltim. (Adv)







