Samsun Tawarkan Skema Tahun Tunggal untuk Proyek Rp1,24 Triliun di Tengah Pelemahan Fiskal

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Muhammad Samsun anggota Banggar DPRD Kaltim

Foto : Muhammad Samsun anggota Banggar DPRD Kaltim

SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menawarkan skema tahun tunggal sebagai jalan tengah bagi kelanjutan proyek strategis senilai Rp1,24 triliun. Pembangunan tetap dapat dilaksanakan, tetapi tidak melalui kontrak tahun jamak yang mengikat APBD hingga beberapa tahun ke depan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, M. Samsun, menilai penurunan kemampuan fiskal selama tiga tahun terakhir harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembiayaan proyek.

“Kemampuan fiskal kita nggak bisa dipungkiri 3 tahun terakhir ini kan menurun terus. Jangan lagi tambah-tambah beban lah. Kami setuju kalau itu proyek strategis dan bermanfaat buat rakyat, tapi solusinya melalui single year,” ujar M. Samsun, Rabu (18/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Samsun, keberatan terhadap skema Multi-Years Contract (MYC) bukan berarti DPRD menolak proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur strategis tetap diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun, komitmen kontrak tahun jamak dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Anggaran tetap harus disediakan sesuai nilai kontrak meskipun pendapatan daerah menurun atau muncul kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Melalui skema tahun tunggal, Pemprov Kaltim dapat membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahap berdasarkan kemampuan APBD setiap tahun. Pola tersebut dinilai lebih fleksibel karena pemerintah dapat menentukan volume pekerjaan sekaligus mengevaluasi hasilnya sebelum melanjutkan pembangunan.

Pelaksanaan bertahap tetap harus berpedoman pada perencanaan induk. Setiap bagian yang dikerjakan perlu mempunyai fungsi yang jelas agar tidak memunculkan proyek mangkrak maupun infrastruktur yang belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Selain skema pembiayaan, Samsun meminta pemerintah memastikan seluruh lokasi proyek telah memenuhi prinsip clear and clean. Ia menyebut beberapa kawasan masih bersinggungan dengan hak guna pihak lain, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan kawasan hutan produksi.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan apabila pekerjaan fisik dimulai sebelum status tanah diselesaikan. Pemerintah harus memeriksa batas kawasan, dasar penguasaan, perizinan, dan kewenangan atas lahan secara menyeluruh.

Peralihan status kawasan juga memerlukan proses lintas instansi yang tidak sederhana. Tanpa kepastian legalitas, proyek berisiko menghadapi sengketa, keterlambatan pekerjaan, hingga pembengkakan biaya.

Perhatian serupa diberikan terhadap rencana pembangunan rumah sakit. Samsun meminta lokasi fasilitas kesehatan itu dipastikan bebas dari sengketa serta tidak menyisakan persoalan dengan pemerintah kabupaten atau kota.

Koordinasi antarpemerintah dinilai penting sebelum proyek ditetapkan dan anggaran dicairkan. Penyelesaian lahan harus menjadi prasyarat, bukan baru dilakukan ketika pembangunan telah berjalan.

Samsun turut mempertanyakan rencana Pemprov membangun jalan yang belum mempunyai status kewenangan yang jelas. Menurutnya, masih banyak ruas berstatus jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan.

Pemprov sebaiknya menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban terhadap ruas tersebut sebelum mengambil tanggung jawab baru. Pembangunan jalan non-status dikhawatirkan menimbulkan persoalan dalam pembiayaan, pengawasan, dan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.

“Selesaikan dulu itu (ruas jalan status Provinsi), clear-kan dulu itu. Jangan tambah lagi kewajiban lain dan beban lain. Jika dibangun, tapi bertahap dengan single year,” tegasnya.

Banggar DPRD Kaltim akan menilai usulan proyek berdasarkan kemampuan fiskal, manfaat bagi masyarakat, kesiapan lahan, dan kejelasan kewenangan. Seluruh aspek tersebut harus dipastikan sebelum pemerintah mengambil komitmen anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan berharap proyek strategis tetap dapat dilanjutkan tanpa menambah tekanan jangka panjang terhadap keuangan daerah. Skema tahun tunggal dinilai memungkinkan pembangunan berjalan secara bertahap sekaligus menjaga fleksibilitas APBD Kaltim. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA