KUTAI KARTANEGARA – Perbaikan rumah warga kini menjadi salah satu kewajiban yang harus masuk dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah desa diminta mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sedikitnya tiga rumah masyarakat dalam setiap tahun anggaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan kebijakan tersebut sebagai upaya memperluas jangkauan pembangunan hingga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas umum, tetapi juga memperhatikan kondisi tempat tinggal warga.
“Di program kami, salah satunya melalui ADD, kami mewajibkan setiap anggaran ADD itu minimal melakukan perbaikan rumah masyarakat tiga rumah dalam satu kali tahun anggaran,” kata Aulia, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan itu menyasar wilayah desa dan kelurahan yang tersebar di Kukar. Kabupaten Kukar sendiri memiliki 193 desa dan 44 kelurahan, sehingga pemerintah daerah mendorong agar upaya memperbaiki hunian warga menjadi perhatian di berbagai wilayah.
Aulia menegaskan, program bedah rumah perlu diterjemahkan ke dalam pelaksanaan anggaran di tingkat desa. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang lebih layak dapat ditangani secara bertahap, tanpa sepenuhnya bergantung pada program yang dijalankan pemerintah kabupaten.
“Dari 193 desa dan 44 kelurahan, semuanya harus memiliki program untuk melakukan bedah rumah atau memperbaiki tiga rumah dalam satu kali realisasi anggaran,” ujarnya.
Pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan pendataan kondisi tempat tinggal masyarakat agar bantuan tidak sekadar memenuhi target jumlah rumah. Pemerintah desa perlu melihat tingkat kerusakan dan kebutuhan penghuni sebagai dasar menentukan rumah yang diprioritaskan untuk diperbaiki.
Bagi pemerintah daerah, kondisi hunian juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penghasilan yang diperoleh masyarakat diharapkan dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, termasuk melalui ketersediaan tempat tinggal yang aman dan layak.
“Setelah mereka memiliki penghasilan, mereka juga harus memiliki hunian yang layak,” tutur Aulia.
Melalui skema tersebut, pemerintah desa ditempatkan sebagai salah satu ujung tombak dalam menjangkau warga yang membutuhkan perbaikan rumah. Pelaksanaan program secara berkelanjutan diharapkan membuat pemenuhan kebutuhan hunian tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa setiap tahun.
Aulia berharap kebijakan itu membuat manfaat anggaran desa semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Perbaikan rumah pun diarahkan bukan hanya untuk membenahi bangunan secara fisik, melainkan juga membantu warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.
“Tujuannya agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mereka,” pungkasnya. (Adv)







