Potretkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyampaikan kritik keras terhadap langkah Pemerintah Kota dalam proses relokasi pedagang Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso. Ia menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas, sebab lahan yang digunakan merupakan milik pribadi.
“Karena ini lahan milik pribadi, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum. Bukan menjadi tindakan eksekutif pemerintah daerah. Jika dipaksakan, ini bisa masuk ke ranah penyerobotan,” ujar Adnan, Selasa (27/5/2025).
Ia menilai tindakan Pemkot berisiko menimbulkan konflik hukum dan menciptakan preseden buruk dalam penanganan persoalan lahan di kemudian hari. Solusi hukum, menurutnya, seharusnya ditempuh oleh pemilik lahan dengan melaporkan ke kepolisian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Adnan juga menyinggung rencana pengembangan proyek Chinatown di lahan eks Pasar Subuh. Menurutnya, relokasi terkesan terburu-buru demi mendukung agenda tersebut.
“Ketika saya konfirmasi dan dijawab bahwa lahan itu memang akan digunakan untuk Chinatown, maka jelas arah kebijakan ini berpihak pada proyek, bukan pada pedagang,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pedagang kecil dan aspek legalitas harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil langkah relokasi. (ADV/DPRDSamarinda/AR)







