Agiel Suwarno Minta Pemprov Untuk Memperhatikan Perkebunan Rakyat

Senin, 30 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Agiel Suwarno Anggota DPRD Kaltim

Foto : Agiel Suwarno Anggota DPRD Kaltim

ANALISAKALTIM.COM – Pemerintah provinsi (pemprov) Kalimantan timur selama ini dinilai kerap hanya memberikan bantuan terhadap perusahaan perkebunan besar.

Oleh karena itu, Agiel Suwarno Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur pun Mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menggencarkan memberikan bantuan terhadap Perkebunan rakyat.

Agiel Mengatakan bahwa, Setiap tahunnya Pemprov Kaltim senantiasa menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk program pada bidang tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“sayangnya dari alokasi anggaran yang ada sangat minim diperuntukan kepada pelaku perkebunan rakyat” ungkap Agiel Suwarno, beberapa waktu lalu

Karena itulah anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Agiel Suwarno berharap pemerintah lebih memperhatikan perkebunan rakyat.

“Setiap tahun memang pasti dianggarkan, tapi untuk perkebunan rakyat harus ditingkatkan lagi untuk anggarannya,” ucap Agiel, Belum lama ini.

Lanjutnya, Politisi PDIP Tersebut juga menjelaskan, terkait anggaran untuk perkebunan rakyat tak maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

“Diantaranya status lahan Area Pengelolaan Lain (APL), sementara perkebunan masyarakat masih dengan status kawasan hutan bahkan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, sehingga dengan status tersebut memberikan dampak hambatan terhadap program pemerintah,” jelasnya.

“Karena statusnya masih ada yang kawasan hutan dan HGU perusahaan ini yang kemudian perkebunan masyarakat belum bisa mendapatkan program bantuan itu,” Sambungnya.

Dari beberapa faktor hambatan itu, Agiel mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat melakukan pencermatan status lahan dari perkebunan masyarakat,

“apabila masih ditemukan perkebunan dengan status di luar APL, maka harus dapat segera dikeluarkan dari status sebelumnya,” Tutupnya. (Advertorial/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA