Potretkaltim.com, SAMARINDA – Persoalan rusaknya jalan Sangatta–Bengalon di Kutai Timur dinilai tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah daerah maupun ditekan ke perusahaan tambang. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan keterlibatan pemerintah pusat mutlak diperlukan untuk memastikan perbaikan bisa terealisasi.
“Selain meminta tanggung jawab korporasi, Gubernur juga perlu membuka komunikasi dengan Komisi V DPR RI maupun Kementerian PUPR. Tanpa peran pusat, pembenahan jalan ini akan sulit terealisasi,” ujar Agusriansyah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat kunjungan langsung, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bahkan menghentikan kendaraannya di titik Crossing 4 setelah melihat jalan hampir putus, lalu memberi peringatan keras kepada perusahaan tambang, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC), untuk segera bertanggung jawab.
Agusriansyah menilai teguran gubernur sudah tepat, sebab perusahaan memang memiliki kewajiban hukum berdasarkan perizinan yang mereka miliki.
“Kontribusi mereka tidak boleh setengah hati. Jalan itu juga digunakan masyarakat umum, jadi tanggung jawab perusahaan harus jelas,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa status jalan Sangatta–Bengalon adalah jalan nasional. Artinya, beban biaya pemeliharaan dan perbaikan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada APBD Kaltim.
“Kalau memang jalan pusat, maka harus segera dikoordinasikan agar ada alokasi anggaran dari kementerian terkait,” tambahnya.
Menurut Agusriansyah, solusi terbaik hanya dapat dicapai jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang duduk bersama. Dengan kolaborasi tersebut, akses vital masyarakat Kutim dapat segera diperbaiki sehingga aman dan layak dilalui kembali.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







