PotretKaltim.com, SAMARINDA – Polemik mengenai status Kampung Sidrap dinilai tidak perlu lagi diperpanjang. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa keputusan hukum sudah jelas dan Sidrap sah masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menurut Agusriansyah, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta penguatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan kepastian hukum yang final. Dengan demikian, ia menilai tidak ada lagi alasan untuk mempertanyakan atau meributkan status Sidrap.
“Keputusan MK dan Mendagri sudah sangat tegas, Sidrap bagian dari Kutim. Jadi, sebaiknya kita tidak lagi menguras energi untuk memperdebatkannya,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan, fokus utama saat ini adalah mempercepat pembangunan di kawasan tersebut. Penyediaan jalan, air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan harus segera diprioritaskan agar warga Sidrap merasakan manfaat nyata.
Agusriansyah juga menanggapi isu kependudukan yang kerap muncul di masyarakat. Menurutnya, tidak masalah jika ada warga yang tinggal di satu daerah namun masih memiliki KTP dari luar wilayah. Hal itu, kata dia, merupakan kondisi yang wajar.
“Yang terpenting, Sidrap sudah resmi berada di bawah Kutim. Jadi persoalan administrasi kependudukan jangan lagi dibesar-besarkan. Sekarang waktunya kita bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







