Aktivitas Ilegal Masih Terjadi, DPRD Kaltim Soroti Efektivitas Papan Larangan di Bukit Soeharto

Jumat, 12 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Baharuddin Demmu anggota DPRD Kaltim

Foto : Baharuddin Demmu anggota DPRD Kaltim

Samarinda – Aktivitas pembukaan lahan yang terlihat jelas dari jalur poros Samarinda–Balikpapan kembali memantik keprihatinan terhadap kondisi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan ekstraktif itu diduga tengah mengalami perambahan masif.

Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai fenomena tersebut sebagai ancaman serius yang dapat merusak bentang alam dan mengganggu fungsi ekologis Tahura. Ia mengingatkan bahwa sebelum pengelolaan kawasan tersebut diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), aturan jelas melarang penerbitan izin apa pun yang berpotensi mengubah fungsi kawasan.

“Setahu saya, sebelum dikelola OIKN, tidak ada izin yang boleh diterbitkan di Tahura,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Informasi yang diterima DPRD menyebutkan bahwa pembukaan lahan tersebut diduga mengarah pada pengembangan perkebunan. Bahkan sejumlah titik telah dipetak-petak, seolah menandai akan dimulainya kegiatan skala besar.

Bagi Demmu, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: dari mana izin tersebut berasal, dan siapa yang menerbitkannya?

“Kalau memang ada yang bilang sudah diberikan izin, pemerintah wajib bertindak. Kalau dibiarkan, Bukit Soeharto ini bisa habis tanpa pencegahan,” ujarnya dengan nada keras.

Politisi PAN itu menegaskan bahwa Tahura Bukit Soeharto memiliki fungsi vital sebagai kawasan pelestarian alam—zona untuk penelitian, pendidikan, pariwisata terbatas, serta perlindungan flora dan fauna. Dengan status itu, setiap aktivitas ekstraktif, termasuk perkebunan, jelas dilarang.

“Kalau sekarang terjadi pembukaan besar-besaran di Tahura, itu sebenarnya ilegal. Tidak ada dasar legalitasnya,” tegas Demmu.

OIKN sebelumnya telah memasang papan larangan aktivitas ilegal di kawasan tersebut pada 3 Desember 2025 sebagai bagian dari komitmen pengembangan Green City. Namun menurut Demmu, langkah itu belum efektif menyetop praktik perambahan.

“Itu tidak mempan. Yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada para pekerja di lapangan bahwa kawasan ini tidak boleh dikelola untuk perkebunan. Pelang saja tidak akan menghentikan mereka,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa penegakan larangan harus dibarengi pengawasan rutin serta pendekatan persuasif kepada masyarakat yang tinggal atau bekerja di sekitar kawasan. Tanpa itu, pelestarian Tahura hanya akan menjadi slogan.

“Pelestarian Bukit Soeharto hanya bisa terjaga bila pemerintah tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan masyarakat memahami pentingnya menjaga kawasan konservasi tersebut,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA