Anggaran Banyak, Serapan Minim: Samsun Kritik OPD Kaltim yang Bergerak Lamban

Sabtu, 22 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Muhammad Samsun Anggota DPRD Kaltim

Foto : Muhammad Samsun Anggota DPRD Kaltim

Samarinda – Menjelang penutupan tahun anggaran, serapan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai kisaran 66–67 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2024 yang telah menyentuh sekitar 74 persen.

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengaku turut mendapat laporan tersebut. Ia menilai kondisi ini sejalan dengan peringatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait problematika rendahnya serapan anggaran di daerah.

“Saya kira pernyataan Pak Menkeu itu ada benarnya. Ada daerah yang menahan anggaran untuk didepositokan, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kaltim,” ujar Samsun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, salah satu penyebab lambannya realisasi adalah proses lelang proyek yang baru bergulir menjelang akhir tahun.

Meski demikian, Pemprov Kaltim menargetkan serapan APBD bisa digenjot hingga 93–94 persen pada akhir Desember. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bahkan telah menerapkan skema reward and punishment ketat untuk seluruh OPD, dengan batas minimal realisasi wajib berada di atas 93 persen.Namun, Samsun menilai target tersebut terlalu tinggi.

“Menurut saya tidak realistis. Apalagi anggaran perubahan jatuhnya mendekati akhir tahun. Potensi SILPA itu tinggi sekali, terutama jika perubahan tidak dibarengi penyerapan anggaran yang optimal,” tegasnya.

Samsun meminta Pemprov memastikan OPD bekerja lebih efektif agar program-program yang dianggarkan tidak sekadar tercatat di APBD, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau ada program, ya jalankan secara optimal. Jangan sampai molor lagi, karena yang dirugikan itu masyarakat yang menunggu realisasi,” ucapnya.

Terkait sanksi bagi OPD yang gagal memenuhi target serapan, Samsun sepakat agar Pemprov bersikap tegas.

“Sudah seharusnya ada punishment bagi OPD yang lelet bekerja. TPP mereka kan sudah besar. Kalau perlu, kalau tidak maksimal ya pangkas TPP-nya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA