SANGATTA — Ruang fiskal yang mengalami dinamika hebat akibat kebijakan nasional tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan program prioritas yang sudah dicanangkan. Pemangkasan 15 persen alokasi belanja, dari Rp11,136 triliun menjadi Rp9,475 triliun, yang mencakup belanja operasional, modal, hingga transfer daerah, memberikan tantangan serius dalam menjaga ritme pembangunan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Menurut Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, Kutim masih memiliki ruang gerak pembiayaan berkat dukungan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp113,9 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sebesar Rp15 miliar bagi Perumdam Tirta Tuah Benua.
“Pemkab memastikan arah belanja tetap berfokus pada pelaksanaan enam strategi prioritas, termasuk menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengamankan kewajiban belanja pegawai serta layanan dasar,” ujar Rizali. Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab berupaya menjaga keseimbangan agar pelayanan publik tidak terganggu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkab Kutim juga memastikan peran swasta dan elemen masyarakat berkontribusi terhadap kebutuhan infrastruktur. Perusahaan-perusahaan yang banyak beroperasi di Kutim diberi peran melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk membangun atau memperbaiki jalan dan jembatan. Dengan demikian, perusahaan yang juga memakai infrastruktur ikut bertanggung jawab atas aktivitasnya sekaligus menyumbang sarana publik.
Strategi Pemkab Kutim dalam memastikan program prioritas dan kebutuhan dasar tetap berjalan memberikan kelegaan kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan amanah yang dibebankan kepada Pemkab dijaga dengan baik, meski dengan anggaran yang dipangkas. Perlu ditekankan juga bagaimana kolaborasi pemerintah dengan perusahaan menjadi strategi yang cerdik dalam mengedepankan kepentingan masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/PK)







