Potretkaltim.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akhirnya menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui Rapat Paripurna ke-34 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (8/9/2025).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 ditetapkan sebesar Rp21,35 triliun. Namun ia mengingatkan adanya potensi perubahan akibat kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ananda menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah mengumumkan adanya pemangkasan DBH hingga 75 persen secara nasional. Kondisi ini bisa berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.
“Kalau sekarang semua dana ditarik ke pusat baru diturunkan lagi. Persoalannya, ketika kas negara terbatas, pemotongan dilakukan sepihak, padahal itu hak kita,” sebutnya.
Untuk itu, Ananda mendorong agar mekanisme pemotongan DBH dilakukan langsung di daerah penghasil guna menjaga kepastian fiskal. “Kaltim tidak boleh terus-menerus dirugikan oleh kebijakan pusat,” tekannya.
Sebagai informasi, kebijakan prioritas KUA-PPAS Kaltim 2026 mencakup bantuan keuangan kabupaten/kota, optimalisasi APBD, program unggulan Gratispol dan Jospol, ketahanan pangan, serta transformasi digital.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan publik.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







