SANGATTA – Penandatanganan Nota Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kutim dalam Rapat Paripurna ke-3 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim menjadi kunci percepatan pembangunan. Walaupun mengalami keterlambatan jadwal, dengan penandatanganan tersebut program pembangunan dapat segera dilanjutkan kembali.
Meski demikian, rendahnya penyerapan anggaran menjadi kritik dari anggota dewan. Diketahui, serapan anggaran hingga penghujung Agustus 2025 baru terealisasi 43,98 persen, jauh dari target awal sebesar 75 persen. Dengan waktu yang mepet dan besaran anggaran, perlu kerja keras untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang artinya adalah maksimalnya pembangunan dijalankan.
Asisten Administrasi Umum, Sudirman Latif, menyatakan pemerintah daerah akan bekerja keras untuk mewujudkan APBD Perubahan supaya benar-benar memberikan manfaat sesuai yang direncanakan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keterlambatan pembahasan APBD Perubahan salah satunya karena Pemerintah Kabupaten merencanakan dengan hati-hati dan memprioritaskan pembangunan yang akan dilaksanakan. Jadi, meski terlambat tetapi mempunyai perencanaan yang lebih baik, sehingga penyerapan dapat lebih maksimal.
“Kami optimis bahwa kita bisa mengejar penyerapan anggaran dan dengan adanya rapat yang dilakukan tadi, maka percepatan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas anggaran,” tegasnya. Kata dia, semuanya harus bisa diserap dalam kurun waktu dua bulan lebih hari kerja.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, meyakini semua anggaran yang direncanakan itu bisa terserap dalam pengerjaan tahun ini, namun tetap bergantung pada situasi lapangan. Kalau cuaca kurang mendukung, bisa jadi ada pengerjaan proyek yang terkendala.
“Regulasi memungkinkan pemaksimalan anggaran. Untuk persentase penyerapannya tergantung teknis di lapangan,” jelasnya ditemui usai pengesahan Perda APBD.
Sudirman Latif menambahkan bahwa pemerintah daerah segera mengumpulkan bahan untuk menyusun APBD 2026. Dengan demikian akan mengantisipasi keterlambatan dan mempunyai perencanaan yang lebih komprehensif. (ADV/ProkopimKutim/PK)







