Aulia Pastikan Gaji dan TPP ASN Kukar Tak Dipangkas Meski Ada Efisiensi Anggaran

Kamis, 15 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri,

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri,

KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memastikan kebijakan gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) tetap dipertahankan di tengah efisiensi anggaran daerah. Ia menilai hak pegawai perlu dijaga karena aparatur menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Aulia, penyesuaian anggaran tidak boleh sampai mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia bahkan menegaskan akan menaruh perhatian serius apabila efisiensi berdampak pada layanan yang diterima masyarakat.

“Yang pertama adalah kami berkomitmen bahwa kualitas pelayanan publik di Kukar tidak boleh terganggu,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bykan tanpa alasan, Aulia menyebut, kebijakan belanja pegawai tidak diubah meskipun pemerintah daerah menghadapi tuntutan efisiensi. Gaji dan TPP tetap diberikan sesuai kebijakan yang berlaku, sementara penyesuaian diarahkan pada komponen pengeluaran lain.

“Di tengah efisiensi 50 persen, APBD bukan berkurang, kami tidak merubah sama sekali kebijakan terkait dengan belanja pegawai. Gaji tetap, TPP tetap,” tegasnya.

Aulia menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada peran pegawai dalam memastikan program pemerintah berjalan dan kebutuhan masyarakat terlayani. Karena itu, penghematan anggaran tidak ditempuh dengan mengurangi hak dasar yang diterima aparatur.

“Pokoknya hak-hak yang diterima oleh pegawai itu tidak ada yang kami rubah. Karena kami sadar bahwa ujung tombak pelayanan kepada masyarakat ini adalah para pegawai-pegawai,” katanya.

Ia menegaskan, efisiensi tetap diperlukan agar anggaran daerah digunakan secara lebih terukur. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap menempatkan keberlangsungan pelayanan publik sebagai pertimbangan utama.

Melalui langkah untuk mempertahankan gaji serta TPP pegawai, pemerintah daerah ingin memastikan pegawai tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

“Kami berupaya menjaga keseimbangan antara penataan fiskal dan pelaksanaan tugas aparatur di lapangan,” pungkasnya. (Adv)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA