Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menyoroti pergeseran arah program Sekolah Rakyat yang kini banyak berdiri di kawasan perkotaan. Padahal, menurutnya, program ini seharusnya difokuskan untuk membantu masyarakat di daerah terpencil yang sulit mengakses pendidikan formal.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar menambah jumlah sekolah di kota. Esensinya adalah pemberdayaan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota. Kalau bergeser ke kota, maknanya hilang,” tekannya.
Baharuddin menilai, munculnya Sekolah Rakyat di kota-kota seperti Samarinda, Tenggarong, Penajam, hingga Tanjung Redeb, menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan awal program.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan pentingnya aturan teknis yang tegas, mulai dari penetapan lokasi, kriteria penerimaan siswa, hingga sistem evaluasi agar pelaksanaan program tidak melenceng dari sasaran.
“DPRD siap mendukung melalui perda atau pergub, tapi regulasinya harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujarnya.
Baharuddin juga menekankan perlunya pelibatan DPRD sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat pembahasan anggaran, agar fungsi pengawasan bisa berjalan optimal.
“Kalau kami dilibatkan sejak awal, bisa sama-sama mengawal. Jangan sampai DPRD hanya menyetujui anggaran tanpa tahu detail perencanaannya,” tambahnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa nama Sekolah Rakyat memiliki makna filosofis dan tanggung jawab moral besar. Pemerintah, katanya, harus memastikan program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang belum tersentuh pendidikan.
“Kalau disebut Sekolah Rakyat, maka yang diprioritaskan adalah rakyat di pelosok, yang terkendala biaya dan akses pendidikan. Bukan justru dipusatkan di perkotaan,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







