Potretkaltim.com, SAMARINDA – Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, polemik merebak terkait pengibaran bendera tengkorak dari serial anime One Piece. Situasi kian panas setelah pemerintah merespons fenomena ini dengan ancaman pidana bagi masyarakat yang mengibarkannya.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai langkah represif tersebut keliru. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah pemahaman, bukan intimidasi hukum.
“Edukasi jauh lebih bermanfaat daripada menekan warga dengan ancaman pidana,” tegasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Baharuddin memandang fenomena ini sebagai bentuk ekspresi damai yang tidak seharusnya langsung dikaitkan dengan makar atau ancaman terhadap persatuan. Ia menekankan pentingnya membedakan kritik yang wajar dengan ujaran kebencian.
“Merespons ekspresi damai dengan pendekatan keras hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Menangkap orang karena bendera semacam ini jelas bukan solusi,” ujarnya.
Politisi ini mengingatkan, demokrasi semestinya memberi ruang bagi kritik, kreativitas, hingga humor di ruang publik. Jika semua bentuk ekspresi dibalas dengan represi, ia khawatir kekecewaan publik akan semakin menumpuk.
“Ketika kebebasan berpendapat terus ditekan, frustrasi masyarakat bisa saja mencapai puncaknya,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







