Potretkaltim.com, SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) memanggil anggota Komisi II, Abdul Giaz, untuk memberikan klarifikasi terkait unggahan video di media sosial yang diduga bersifat provokatif dan mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari Abdul Giaz mengenai pernyataannya yang memicu polemik di ruang publik.
“Kami sudah mengundang saudara Abdul Giaz untuk klarifikasi terkait pernyataannya di media sosial. Kami telah mendengarkan latar belakang serta alasan di balik unggahan tersebut,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Subandi menuturkan, berdasarkan keterangan Abdul Giaz, unggahan video tersebut awalnya berangkat dari laporan terhadap seseorang, namun kemudian berkembang menjadi pernyataan terbuka di media sosial.
“Dari penjelasan beliau, awalnya hanya melaporkan seseorang. Namun karena menyangkut substansi, kami belum bisa menyampaikan lebih jauh sebelum keputusan final BK,” ucapnya.
Subandi menambahkan, BK akan segera menggelar rapat pleno setelah seluruh anggota yang sedang bertugas di luar kota kembali. Hasil klarifikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan sanksi sesuai kode etik DPRD Kaltim.
“Kami sudah mendengarkan kronologinya secara lengkap. Tinggal menunggu anggota lain untuk menyimpulkan. Soal sanksi, nanti akan dibahas bersama. Dalam kode etik ada sanksi ringan, sedang, dan berat,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama BK adalah menjaga etika dan martabat lembaga legislatif.
“Etika itu luas. Kadang sesuatu dianggap pantas oleh satu pihak, tapi tidak oleh pihak lain. Karena itu, asasnya adalah kepatutan dan kepantasan,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







