Potretkaltim.com, KUTAI BARAT – Bupati Kutai Barat Frederik Edwin menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kabupaten Kutai Barat. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dan silaturahmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) di Aula Setda Kantor Bupati Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltimtara Endang Lintang Hardiman beserta jajaran, Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kutai Barat, Sekretaris Daerah Erick Victory, serta kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Frederik Edwin mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, serta pembinaan masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan Lapas di Kutai Barat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pemasyarakatan sekaligus mendukung pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara beserta seluruh jajaran. Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta membangun sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” kata Frederik.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, termasuk rencana pembangunan Lapas di daerah. Menurutnya, seluruh tahapan pembangunan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek tata ruang, kesiapan lahan, serta kebutuhan masyarakat.
Frederik berharap audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman bersama mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh agar pembangunan Lapas dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltimtara Endang Lintang Hardiman menekankan bahwa pembangunan Lapas harus mengedepankan prinsip efisiensi, kekuatan konstruksi, serta sesuai standar yang berlaku.
“Pembangunan tidak harus mewah. Yang terpenting bangunannya kuat, efisien, sesuai prosedur, dan sedapat mungkin memanfaatkan material maupun tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan lokasi pembangunan juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya mudah dijangkau masyarakat dan petugas, sesuai dengan RTRW pemerintah daerah, dekat dengan institusi penegak hukum lainnya, serta memiliki kondisi lahan yang layak agar pembangunan berjalan efektif.
Endang berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan Ditjenpas dapat mempercepat proses perencanaan sehingga pembangunan Lapas di Kutai Barat dapat segera diwujudkan demi meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan di daerah. (ADV/DiskominfoKubar)







