Dana Pascatambang Diduga Tak Tepat Sasaran, Salehuddin Mendesak Evaluasi dan Pengembalian Fungsi

Minggu, 30 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Salehuddin Anggota DPRD Kaltim

Foto : Salehuddin Anggota DPRD Kaltim

Samarinda – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pascatambang kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi I, H. Salehuddin, menilai bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk memulihkan bekas area tambang justru sering tidak kembali ke tujuan awal.

Salehuddin menyebutkan bahwa mekanisme pengembalian dana pascatambang sudah diatur dengan jelas, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya tindakan tidak bertanggung jawab oleh oknum tertentu.

“Dana pascatambang itu wajib dipakai untuk reklamasi dan pemulihan lingkungan, tapi faktanya ada yang dialihkan untuk kepentingan pribadi. Ini yang harus dihentikan,” tutur Salehuddin saat ditemui media.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai langkah tegas aparat penegak hukum yang mulai mengungkap kasus-kasus penyimpangan di sektor pertambangan sebagai sinyal positif bagi perbaikan tata kelola. Penetapan tersangka oleh kejaksaan dan kepolisian disebut sebagai momentum untuk membongkar praktik kotor yang selama ini berlangsung.

“Saya mengapresiasi teman-teman kejaksaan dan kepolisian yang sudah mulai menindak. Penetapan tersangka ini bisa jadi awal untuk mengurai penyimpangan yang lebih besar,” ungkapnya.

Meski begitu, Salehuddin mengingatkan bahwa pembenahan tata kelola pertambangan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Perubahan, menurutnya, harus dilaksanakan secara bertahap namun berkelanjutan agar pengawasan dan penerapan regulasi berjalan efektif.

Ia menegaskan bahwa aturan hukum sudah cukup jelas, tetapi pelaksanaan dan kontrol di lapangan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diperkuat.

“Tidak bisa instan, tapi harus terus berjalan. Regulasi sudah ada, sekarang tantangannya memastikan eksekusi dan pengawasan benar-benar dijalankan,” ujarnya.

Salehuddin berharap perhatian terhadap penegakan hukum dan pengelolaan dana pascatambang dapat membuka jalan bagi perbaikan menyeluruh serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar. (Adv/DPRD Kaltim)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA