Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan perlunya pemerintah provinsi segera menyiapkan skema anggaran untuk memberikan insentif bagi pengawas madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Dorongan ini disampaikan setelah Komisi IV menemukan adanya ketidaksetaraan perlakuan antara pengawas pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan pengawas Kemenag.
Menurut Darlis, hasil pendalaman yang dilakukan komisinya menunjukkan bahwa pengawas sekolah di bawah Dinas Pendidikan sudah mendapatkan insentif dari APBD, sementara pengawas Kemenag tidak menerima dukungan serupa, meski keduanya memiliki lingkup kerja yang sama berat.
“Kami telah membahas persoalan ini dan sepakat bahwa ketimpangan ini harus segera diperbaiki. Pengawas Kemenag bekerja dengan beban yang sama, tetapi tidak mendapatkan insentif. Ini jelas tidak adil,” ujar Darlis.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Darlis menegaskan bahwa aturan penggunaan APBD sebenarnya membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk memberikan insentif bagi pengawas madrasah. Ia mencontohkan bahwa guru madrasah maupun guru Pendidikan Agama Islam (PAI) selama ini telah memperoleh insentif dari Pemprov Kaltim.
Karena itu, ia menilai pemerintah provinsi tidak memiliki alasan kuat untuk menunda penyamaan perlakuan kepada pengawas Kemenag.
“Regulasi sudah jelas. Kalau guru madrasah bisa menerima insentif dari provinsi, mestinya pengawas Kemenag juga bisa. Hanya mereka yang belum tersentuh,” tegasnya.
Darlis mengungkapkan bahwa para pengawas Kemenag menghadapi beban kerja yang sangat besar. Banyak dari mereka harus menangani hingga puluhan madrasah dalam satu wilayah. Dengan tidak adanya dukungan operasional, sebagian pengawas terpaksa membatasi pengawasan hanya melalui komunikasi jarak jauh.
“Ada pengawas yang hanya bisa memantau lewat telepon karena tidak punya biaya transportasi untuk turun langsung. Bagaimana mereka mau bekerja maksimal kalau kondisi dasar saja tidak terpenuhi?” ujarnya.
Seluruh pengawas pendidikan sebenarnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun perbedaan instansi asal—Dinas Pendidikan dan Kemenag—telah menciptakan kesenjangan fasilitas, terutama terkait insentif.
Darlis menilai situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan pelayanan pendidikan.
“Ini bukan semata soal efisiensi anggaran. Ini persoalan perlakuan yang adil. Mereka ASN dan mengemban tugas berat memastikan mutu pendidikan. Tidak boleh ada yang dianaktirikan,” katanya.
Ia kemudian mendesak Pemprov Kaltim untuk memasukkan pengawas Kemenag dalam program insentif APBD tahun anggaran berikutnya. Tujuannya agar tidak ada lagi jurang perbedaan antara pengawas dinas dan pengawas madrasah.
“Ini insentif, bukan tunjangan tetap, jadi aspek hukum tidak masalah. Kami meminta gubernur mengalokasikan anggaran agar posisi pengawas Kemenag setara dengan pengawas dinas,” tegasnya.
DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal isu ini hingga ada kebijakan resmi dari pemerintah provinsi.(Adv/DPRD Kaltim)







