Potretkaltim.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai perlu adanya langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menyusun strategi baru agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap terjaga di tengah tekanan fiskal nasional. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Lokakarya Nasional Asta Cita 6 di Hotel Puri Senyiur, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani merancang roadmap pembangunan yang lebih adaptif dengan melibatkan kontribusi sektor swasta, khususnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam kondisi moneter saat ini, kita tidak bisa terus mengandalkan DBH. Salah satu pilihan yang realistis adalah mengoptimalkan peran CSR dan PPM perusahaan di Kaltim,” jelasnya.
Darlis menyoroti masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan, sehingga banyak program CSR berjalan tanpa arah dan tumpang tindih dengan program APBD.
“Ini tidak boleh berlanjut. Pemerintah dan perusahaan harus duduk bersama agar CSR bisa mengisi celah yang tidak ditanggung APBD,” tegasnya.
DPRD Kaltim bahkan memprediksi DBH bisa berkurang hingga 50 persen, yang berpotensi menghambat sejumlah program prioritas, termasuk pendidikan dengan skema Gratispol dan Jaspel.
“Kalau benar DBH dipangkas setengahnya, dampaknya sangat besar. Karena itu, kita butuh sumber pembiayaan lain yang tetap sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menilai, dana CSR dari sektor tambang, migas, hingga kehutanan bisa menjadi alternatif penting, asalkan diarahkan secara tepat dan tidak sebatas formalitas.
“CSR bisa menopang kegiatan tertentu, sehingga APBD lebih fokus ke layanan dasar dan program strategis,” tambahnya.
Karena itu, Darlis mendorong Pemprov Kaltim segera menyiapkan blueprint integrasi CSR dengan APBD agar sinkronisasi bisa berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya berhenti di wacana. Harus ada cetak biru yang jelas agar CSR dan APBD saling melengkapi,” pungkasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







