Potretkaltim.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bahwa seluruh rumah sakit milik Pemprov dilarang menolak pasien, terutama yang datang melalui instalasi gawat darurat (IGD).
Kepastian ini menyusul pengalokasian anggaran Rp25 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan dana tersebut dipakai sebagai kompensasi bagi pasien yang tidak memiliki BPJS maupun kasus medis di luar cakupan BPJS.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena masalah administrasi. Jika kondisinya darurat atau kasusnya tidak dijamin BPJS, rumah sakit wajib melayani karena dana pendukung sudah disiapkan pemerintah,” tegas Darlis.
Dijelaskannya, perangkat daerah terkait telah melakukan koordinasi dengan lima rumah sakit milik Pemprov, yakni RSUD AW Sjahranie Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RS Mata Kaltim, RSJD Atma Husada Mahakam, dan RSUD Korpri (Aji Muhammad Salehuddin II).
Koordinasi ini membahas mekanisme penyaluran anggaran serta prosedur pelayanan di lapangan. “Rp25 miliar ini dialokasikan untuk enam bulan ke depan, berdasarkan data pasien yang sebelumnya sempat ditolak. Untuk tahun berikutnya, skema serupa akan kembali dianggarkan,” jelasnya.
Darlis mencontohkan, sering terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak-anak tanpa perlindungan asuransi. Dengan adanya dana kompensasi, rumah sakit pemerintah kini tidak lagi memiliki alasan menolak pasien serupa.
“Sekarang meski tidak punya BPJS atau kasusnya tidak ter-cover, pasien tetap harus dilayani. Anggaran sudah tersedia untuk menutupi biayanya,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi jaminan bagi masyarakat Kaltim untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya maupun administrasi, sekaligus bukti nyata komitmen Pemprov dan DPRD dalam menghadirkan layanan publik yang lebih humanis.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







