Darlis Sebut Rumah Sakit Wajib Layani Pasien IGD Tanpa Penolakan

Jumat, 22 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto : Ist)

Foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto : Ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bahwa seluruh rumah sakit milik Pemprov dilarang menolak pasien, terutama yang datang melalui instalasi gawat darurat (IGD).

Kepastian ini menyusul pengalokasian anggaran Rp25 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan dana tersebut dipakai sebagai kompensasi bagi pasien yang tidak memiliki BPJS maupun kasus medis di luar cakupan BPJS.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tidak boleh ada pasien yang ditolak hanya karena masalah administrasi. Jika kondisinya darurat atau kasusnya tidak dijamin BPJS, rumah sakit wajib melayani karena dana pendukung sudah disiapkan pemerintah,” tegas Darlis.

Dijelaskannya, perangkat daerah terkait telah melakukan koordinasi dengan lima rumah sakit milik Pemprov, yakni RSUD AW Sjahranie Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RS Mata Kaltim, RSJD Atma Husada Mahakam, dan RSUD Korpri (Aji Muhammad Salehuddin II).

Koordinasi ini membahas mekanisme penyaluran anggaran serta prosedur pelayanan di lapangan. “Rp25 miliar ini dialokasikan untuk enam bulan ke depan, berdasarkan data pasien yang sebelumnya sempat ditolak. Untuk tahun berikutnya, skema serupa akan kembali dianggarkan,” jelasnya.

Darlis mencontohkan, sering terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak-anak tanpa perlindungan asuransi. Dengan adanya dana kompensasi, rumah sakit pemerintah kini tidak lagi memiliki alasan menolak pasien serupa.

“Sekarang meski tidak punya BPJS atau kasusnya tidak ter-cover, pasien tetap harus dilayani. Anggaran sudah tersedia untuk menutupi biayanya,” tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jaminan bagi masyarakat Kaltim untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan biaya maupun administrasi, sekaligus bukti nyata komitmen Pemprov dan DPRD dalam menghadirkan layanan publik yang lebih humanis.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA