Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 harus dibahas ulang.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim kini masih menunggu pembahasan lanjutan terkait hal tersebut. Ia menjelaskan, hingga kini nilai pasti DBH belum ditentukan karena masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan (Menkeu) terbaru.
“Kabar soal pemangkasan DBH sudah beredar sejak kemarin. Perubahan kepemimpinan di Kemenkeu juga bisa memengaruhi arah kebijakan fiskal dan distribusi dana pusat ke daerah,” sebutnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai catatan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui usulan Menkeu Purbaya untuk menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, dari semula Rp650 triliun menjadi Rp692,99 triliun.
Hasanuddin menegaskan, kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran akan diterapkan pada pembahasan APBD 2026 mendatang. Hasil pertemuan Gubernur Kaltim bersama para kepala daerah dalam forum Asosiasi Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menkeu akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan daerah.
“Efisiensi itu akan mulai diterapkan pada 2026. Ya, sekitar Rp2,3 triliun nanti dampaknya,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







