KUTIM— Untuk mengatasi kekurangan dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dinas Kesehatan memaksimalkan fleksibilitas anggaran yang dimiliki unit layanan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menjelaskan bahwa puskesmas yang telah menerapkan pola BLUD memiliki kelonggaran dalam mengatur kebutuhan sumber daya manusia secara mandiri. Dengan skema ini, fasilitas kesehatan dapat merekrut tenaga honorer ketika terjadi kekosongan dokter, dan pembiayaannya dapat langsung diambil dari anggaran BLUD tanpa menunggu proses birokrasi pemerintah daerah yang saat ini semakin diperketat.
Sumarno menegaskan bahwa tenaga honorer yang direkrut melalui BLUD itu berbeda dengan Tenaga Kontrak Daerah (TK2D). Pengangkatan TK2D sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah, sehingga mekanisme BLUD menjadi opsi legal sekaligus efektif untuk mengisi kekosongan tenaga medis di lapangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini terdapat 21 puskesmas di Kutai Timur yang berstatus BLUD. Status tersebut memungkinkan mereka mengelola dana kapitasi dan non-kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara mandiri melalui rekening puskesmas. Dana inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan tenaga tambahan.
“Jadi puskesmas boleh membayar tenaga tambahan seperti cleaning service maupun dokter yang tidak tersedia melalui anggaran BLUD,” ujar Sumarno, Selasa (18/11/2025)
Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan adanya peraturan bupati yang mengatur secara spesifik penggunaan dana BLUD untuk pemenuhan SDM.
Melalui fleksibilitas pengelolaan ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Kutim meski menghadapi keterbatasan tenaga dokter.
Sumarno menambahkan bahwa pendekatan ini menjadi solusi praktis agar masyarakat tetap bisa memperoleh layanan kesehatan yang memadai. (PK/ADV/S)







