Dinkes Kutim Optimalkan Skema BLUD untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Medis

Selasa, 18 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno. (Foto:Ist)

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno. (Foto:Ist)

KUTIM— Untuk mengatasi kekurangan dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Dinas Kesehatan memaksimalkan fleksibilitas anggaran yang dimiliki unit layanan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menjelaskan bahwa puskesmas yang telah menerapkan pola BLUD memiliki kelonggaran dalam mengatur kebutuhan sumber daya manusia secara mandiri. Dengan skema ini, fasilitas kesehatan dapat merekrut tenaga honorer ketika terjadi kekosongan dokter, dan pembiayaannya dapat langsung diambil dari anggaran BLUD tanpa menunggu proses birokrasi pemerintah daerah yang saat ini semakin diperketat.

Sumarno menegaskan bahwa tenaga honorer yang direkrut melalui BLUD itu berbeda dengan Tenaga Kontrak Daerah (TK2D). Pengangkatan TK2D sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah, sehingga mekanisme BLUD menjadi opsi legal sekaligus efektif untuk mengisi kekosongan tenaga medis di lapangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat ini terdapat 21 puskesmas di Kutai Timur yang berstatus BLUD. Status tersebut memungkinkan mereka mengelola dana kapitasi dan non-kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara mandiri melalui rekening puskesmas. Dana inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan tenaga tambahan.

“Jadi puskesmas boleh membayar tenaga tambahan seperti cleaning service maupun dokter yang tidak tersedia melalui anggaran BLUD,” ujar Sumarno, Selasa (18/11/2025)

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan adanya peraturan bupati yang mengatur secara spesifik penggunaan dana BLUD untuk pemenuhan SDM.
Melalui fleksibilitas pengelolaan ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Kutim meski menghadapi keterbatasan tenaga dokter.

Sumarno menambahkan bahwa pendekatan ini menjadi solusi praktis agar masyarakat tetap bisa memperoleh layanan kesehatan yang memadai. (PK/ADV/S)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA