KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Kartanegara (Kukar) menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan kemitraan perkebunan kelapa sawit. Mulai dari kewajiban plasma yang belum terpenuhi hingga perjanjian kerja sama yang telah berakhir menjadi bagian yang perlu ditangani pemerintah daerah.
Kepala Disbun Kukar, H. Muhammad Taufik, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kerja sama antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.
“Masih ada beberapa persoalan yang kita temukan, seperti kewajiban plasma yang belum terpenuhi, kerja sama yang masa berlakunya sudah berakhir, dan ada juga perjanjian yang perlu diperbarui sesuai kondisi di lapangan,” kata Taufik, Rabu (7/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi setiap kemitraan tidak selalu sama. Karena itu, penyelesaian persoalan perlu melihat kembali bentuk kerja sama, kesepakatan yang dibuat sebelumnya serta kondisi yang berkembang di lapangan.
Disbun Kukar kemudian memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat agar persoalan tersebut tidak dibiarkan tanpa penyelesaian. Perusahaan, petani, koperasi maupun lembaga mitra didorong duduk bersama untuk membahas masalah yang muncul.
Taufik menilai persoalan dalam kemitraan perlu diselesaikan secara proporsional. Pemerintah daerah tidak berada pada posisi untuk menguntungkan salah satu pihak, tetapi berupaya memastikan komunikasi dan penyelesaian dapat berlangsung.
“Prinsipnya kita ingin kerja sama itu tetap sehat. Kalau ada yang belum sesuai, kita dudukkan bersama supaya ada jalan keluarnya,” ujarnya.
Ia mengatakan perjanjian kemitraan juga perlu diperhatikan ketika masa kerja samanya telah berakhir. Jika kondisi di lapangan sudah berubah, kesepakatan yang ada perlu dievaluasi dan disesuaikan melalui pembahasan para pihak.
Hal yang sama berlaku terhadap kewajiban plasma yang belum terpenuhi. Pemerintah daerah mendorong persoalan tersebut dibicarakan secara terbuka agar hak dan kewajiban masing-masing pihak memiliki kejelasan.
Penanganan persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya Disbun Kukar membangun tata kelola kemitraan perkebunan yang lebih tertib. Kepastian dalam kerja sama dinilai penting agar kegiatan perkebunan tetap berjalan tanpa meninggalkan persoalan yang dapat memicu konflik di kemudian hari.
“Kita ingin hubungan perusahaan dengan masyarakat dan mitranya itu bukan hanya berjalan hari ini, tetapi bisa terus berlanjut dan saling menguntungkan,” pungkas Taufik. (Adv)







