KUTIM – Polemik seragam sekolah kembali mencuat di Kutai Timur (Kutim) setelah sejumlah orang tua murid mengeluhkan adanya permintaan pembelian seragam wajib tertentu, meskipun pemerintah daerah telah menggelontorkan bantuan seragam lengkap bagi peserta didik baru. Merespons keluhan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim langsung mengambil sikap tegas. Sekolah dilarang memungut biaya pembelian seragam tambahan dalam bentuk apa pun, termasuk seragam olahraga dan seragam Pramuka, karena seluruh kebutuhan dasar siswa sudah dicakup oleh bantuan Pemda.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Kutim, Uud Sudiharjo, memastikan regulasi seragam sudah diperbarui dan distandarkan. Ia menegaskan tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk mewajibkan siswa membeli seragam baru.
“Termasuk seragam olahraga, semuanya sudah diseragamkan merah putih. Jadi tidak ada lagi pembelian seragam,” ujar Uud, Rabu (3/12/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Uud, seluruh siswa yang mendapatkan seragam bantuan pemerintah sudah tercakup kebutuhan dasarnya. Karena itu, tindakan sekolah yang tetap mewajibkan pembelian seragam tambahan dinilai menyalahi aturan.
Ia meminta sekolah tidak lagi membebani orang tua dengan alasan model seragam tertentu harus disesuaikan dengan kebijakan internal sekolah. “Kalau sudah mendapat bantuan, jangan lagi ada penagihan seragam tambahan. Tolong sampaikan juga kepada masyarakat agar tidak merasa wajib membeli,” tegasnya.
Mengenai emblem atau identitas sekolah yang tidak tercantum pada seragam bantuan, Uud mengatakan hal itu dapat ditambahkan secara mandiri oleh sekolah. Namun, penambahan simbol tersebut tidak boleh membebani siswa dengan biaya baru. “Setiap sekolah punya simbol, silakan ditambahkan. Tapi jangan sampai jadi ladang pungutan,” katanya.
Uud juga memastikan bahwa sekolah di bawah Kementerian Agama turut menerima paket seragam tahun ini, sehingga aturan larangan pembelian seragam tambahan juga berlaku bagi madrasah.
Dengan penegasan ini, Disdikbud berharap tidak ada lagi laporan orang tua yang merasa dibebani. Uud menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti jika ditemukan sekolah yang masih melakukan pungutan seragam. “Kalau ada laporan masuk, pasti kami tindak. Aturannya sudah jelas,” pungkasnya. (PK/ADV/S)







