KUTIM– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan tidak membutuhkan calo ataupun perantara. Imbauan ini kembali disampaikan karena instansi tersebut terus meningkatkan akses layanan, terutama melalui layanan digital, sebagai langkah pencegahan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
Penyampaian tersebut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kutim, M Syarif, pada Rabu (12/11/2025).
Menurut Syarif, Kutim merupakan daerah dengan jumlah pendatang yang terus meningkat. Rasio penduduk yang masuk jauh lebih tinggi daripada yang keluar, sehingga kebutuhan terhadap layanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara cepat serta efektif.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perbandingan pendatang yang masuk lebih tinggi membuat layanan Adminduk memiliki peran signifikan,” ujarnya.
Untuk menyesuaikan kebutuhan tersebut, Disdukcapil Kutim menyediakan layanan langsung hingga tingkat kecamatan dan desa, serta layanan online yang dinilai lebih praktis dan akurat. Masyarakat diimbau memanfaatkan berbagai kemudahan ini tanpa harus bergantung pada jasa perantara.
“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang tersedia. Tidak perlu lagi menggunakan calo atau pihak lain,” tegas Syarif.
Ia menambahkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga membuka peluang pungli, karena dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, KTP, dan layanan lainnya sebenarnya diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Syarif menjelaskan bahwa kemudahan yang disediakan bertujuan agar pelayanan lebih cepat dan efisien, sekaligus memberi kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
Upaya pemberantasan calo ini juga selaras dengan kerja sama antara Disdukcapil Kutim dan Tim Satgas Saber Pungli Polres Kutim yang terus melakukan sosialisasi integritas di lapangan.
Dengan langkah ini, Disdukcapil Kutim menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan Adminduk yang mudah, transparan, dan bebas calo, serta memutus potensi pungli yang kerap terjadi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan. (PK/ADV/S)







