SANGATTA – Penataan jabatan fungsional menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tinggi. Peran arsip dalam proses tersebut sangat vital, khususnya dalam penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Pesan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penghitungan Anjab dan ABK Jabatan Arsiparis. Kegiatan strategis yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) ini dihadiri para kepala perangkat daerah, camat, pejabat struktural, serta jajaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Sudirman menyebutkan bahwa penyusunan Anjab dan ABK merupakan instrumen krusial untuk memastikan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi. Berdasarkan pengalamannya, Anjab dan ABK adalah fondasi penting yang rumit namun vital untuk akuntabilitas.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anjab dan ABK bukan soal mudah. Ini fondasi penting untuk memastikan jabatan fungsional berjalan tepat, terukur, dan memberi ruang karier bagi ASN, termasuk arsiparis yang menjadi tulang punggung akuntabilitas kinerja daerah,” tegasnya.
Menurut Sudirman, arsip juga berperan sentral sebagai cermin jati diri bangsa dan pilar akuntabilitas pemerintahan. “Kalau ingin selamat dari berbagai permasalahan, perkuat arsip. Arsip adalah penyelamat dan bukti integritas organisasi,” ujarnya.
Kepada para OPD yang hadir, Sudirman mendorong mereka melakukan analisis secara detail terhadap kebutuhan arsiparis. Usulan yang disampaikan nantinya, mulai dari jumlah, kualifikasi, kompetensi, hingga jenjang jabatan, akan diajukan ke Kemenpan RB melalui rekomendasi ANRI.
Ia menegaskan bahwa arah pengembangan karier ASN ke depan berada pada era penguatan jabatan fungsional. Pendekatan struktural tidak lagi digunakan pemerintah pusat, melainkan beralih ke pendekatan fungsional yang dinilai lebih kompeten, adaptif, dan terukur. (ADV/ProkopimKutim/PK)







