KUTAI KARTANEGARA – Strategi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran di tengah keterbatasan fiskal menjadi materi yang disampaikan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung D12 FISIP Unmul tersebut menjadi kesempatan bagi Aulia untuk memaparkan kebijakan Pemkab Kukar dalam menentukan prioritas belanja tanpa mengabaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Aulia menjelaskan, pemerintah daerah mengambil langkah dengan mempertahankan belanja pegawai. Sementara itu, efisiensi diarahkan pada belanja operasi, disertai upaya mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal ini, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan efisiensi di sektor belanja operasi,” ujar Aulia.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat setiap pos belanja perlu dikelola dengan cermat. Pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia tetap mendukung kebutuhan pemerintahan dan pelaksanaan program yang menyentuh masyarakat.
Meski melakukan efisiensi, Aulia menegaskan pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama. Penyesuaian anggaran harus dijalankan tanpa menghilangkan manfaat kehadiran pemerintah bagi masyarakat.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Dalam pemaparannya, Aulia juga mengaitkan pelaksanaan kebijakan dengan pentingnya komunikasi publik. Program dan hasil kerja pemerintah, menurut dia, perlu disampaikan secara tepat agar masyarakat dapat memahami langkah yang sedang dijalankan.
Ia menilai, komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus membuka ruang keterlibatan publik dalam pembangunan. Karena itu, kebijakan fiskal dan penyampaian informasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan.
“Kita berupaya agar efisiensi tidak menggeser tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yakni memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (Adv)







