BALIKPAPAN – Sebanyak 36 peserta dari sembilan puskesmas hadir membawa misi besar membangun standar layanan kesehatan yang bukan hanya memenuhi prosedur medis, tetapi juga menjamin hak anak. Dalam evaluasi ini, peserta diuji pada sembilan indikator, mulai dari kebijakan, sarana prasarana, hingga mekanisme perlindungan anak.
Salah satu anggota tim juri, drg. Nova Parannoan, menyatakan bahwa evaluasi borang menjadi cerminan dari mutu layanan yang diberikan. Formulir ini bukan sekadar kertas berisi tanda centang, tetapi refleksi apakah puskesmas sudah benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi anak.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Chalid, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak bisa dicapai tanpa kerja sama lintas sektor.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Upaya mewujudkan Puskesmas Ramah Anak bukan hanya tanggung jawab satu unit kerja saja. Dibutuhkan sinergi tenaga kesehatan, pemerintah, masyarakat, hingga keluarga pasien,” ujarnya. Idham menekankan, implementasi di lapangan dilaksanakan tidak hanya sekadar untuk memenuhi dokumen administrasi.
Keseriusan Kutim dalam memperbaiki kualitas pelayanan puskesmas merupakan bagian dari upaya menaikkan status kabupaten ramah anak. Kutim mempunyai target untuk meraih status Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Nindya. Saat ini, Kutim masih berada di level Madya.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi komitmen nyata untuk memberikan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak,” tegas Idham.
Kabupaten Kutai Timur memiliki 21 puskesmas, tetapi hanya sembilan yang siap melakukan evaluasi. Menurut Kabid Perlindungan Hak Anak DPPPA Kutim, Rita Winarni, para pemenang nantinya akan diajukan ke tingkat nasional.
Pengisian evaluasi borang ini juga menjadi ruang belajar bagi peserta. Sri Wahyuni, perwakilan Puskesmas Sangatta Selatan, mengatakan bahwa borang yang diisi memberi pemahaman tentang indikator dan dokumentasi yang nantinya akan digunakan untuk menyusun program pelayanan. (ADV/ProkopimKutim/PK)







