Potretkaltim.com, Samarinda – Kasus pencabulan yang menimpa tujuh santri di sebuah pondok pesantren di Kutai Kartanegara (Kukar) memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan berbasis asrama.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting agar lembaga pendidikan lebih memperhatikan aspek perlindungan anak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag) Kaltim, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkab Kukar, hingga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim perlu meningkatkan pengawasan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Darlis menilai pondok pesantren tidak hanya dituntut menyelenggarakan pendidikan akademik dan keagamaan, tetapi juga memastikan keamanan serta kesehatan psikologis santri. “Pengawasan ekstra mutlak dilakukan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya peran KPAD Kaltim dalam kasus ini. Masyarakat dinilai lebih memilih meminta bantuan relawan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim dibanding lembaga resmi pemerintah.
“Seharusnya KPAD bisa lebih hadir dan cepat tanggap. Perlindungan anak tidak boleh hanya dibebankan kepada relawan,” tegasnya.
Darlis menambahkan, DPRD Kaltim melalui Komisi IV berkomitmen mendorong regulasi yang lebih tegas serta langkah-langkah preventif untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







