Potretkaltim.com, SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia justru masih menerima Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipotong cukup besar oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini dinilai merugikan Benua Etam.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan perlunya langkah serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memperjuangkan hak masyarakat.
“Kalau berbicara soal DBH batu bara, kita penyumbang terbesar. Tapi ironisnya justru kita masih dipotong,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Reza menilai, komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan daerah penghasil.
“Perlu ada diplomasi khusus supaya Kaltim mendapat perlakuan yang adil. Jangan sampai potongannya terlalu besar, padahal kita penghasil,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Pemprov dengan memberikan masukan strategis. “Kami sudah menyampaikan saran kepada OPD terkait agar mempersiapkan langkah-langkah konkret,” ungkapnya.
Lebih jauh, Reza menekankan peran penting DPRD Kaltim sebagai corong aspirasi daerah di tingkat nasional. “Kami berkomitmen mendorong agar suara Kaltim benar-benar didengar di pusat,” tambahnya.
Dengan dukungan legislatif dan eksekutif, ia berharap Kaltim bisa memperoleh porsi DBH yang lebih adil sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







