Potretkaltim.com, Samarinda – Penurunan kemandirian fiskal Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) mencatat, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kaltim pada kuartal I/2025 turun menjadi 55,56 persen, melemah dibanding periode sebelumnya yang berada di angka 59,04 persen.
Kondisi ini menunjukkan ketergantungan Pemprov Kaltim terhadap dana transfer pusat semakin besar.
Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai situasi tersebut harus segera dijawab dengan langkah konkret.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan Pemprov Kaltim tidak boleh terus bergantung pada pusat, melainkan harus berupaya maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemprov harus segera mengoptimalkan PAD lewat peran aktif OPD, bukan hanya mengandalkan Perusda,” ujarnya.
Menurut Sabaruddin, masih ada potensi besar yang belum digarap serius, salah satunya pajak alat berat. Jika dikelola dengan baik, pajak tersebut diyakini bisa menjadi sumber pemasukan signifikan.
Ia pun mendorong Pemprov segera menyiapkan regulasi yang memudahkan penagihan PAD, sebelum fokus pada peningkatan pendapatan dari sektor Perusda.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







