DPRD Kaltim Desak Persiapan Matang Penyelenggaraan Haji Pasca Peralihan ke BPH

Senin, 18 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra (ist)

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pentingnya kesiapan yang benar-benar matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Peringatan ini disampaikan menyusul peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) yang akan mulai berlaku pada 2026.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa perubahan kewenangan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik, bukan justru menambah persoalan baru.

“Peralihan ini harus memberi dampak positif. Jangan sampai jamaah kita yang menanggung kerugiannya,” ujar Andi Satya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Salah satunya soal antrean keberangkatan haji di Kaltim yang bisa mencapai puluhan tahun, bahkan ada hingga 45 tahun. Selain itu, kondisi fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan juga dinilai masih tertinggal dibanding daerah lain.

Andi Satya juga menyoroti potensi penyimpangan dalam program perjalanan religi, khususnya bantuan umrah gratis bagi marbot masjid dan penjaga rumah ibadah. Ia menekankan perlunya transparansi penggunaan anggaran agar program tersebut tepat sasaran.

“Kalau penyalahgunaan dibiarkan, jamaah kita sendiri yang akan menjadi korban. Hal semacam ini harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait segera memperjelas mekanisme teknis pelaksanaan haji di lapangan. Mulai dari siapa yang bertanggung jawab hingga bentuk perlindungan apa yang diberikan kepada jamaah.

“Dengan kewenangan berpindah ke BPH mulai 2026, semua pihak harus siap. Jangan ada kebingungan saat pelaksanaan,” tambahnya.

Sementara itu, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim mencatat adanya peningkatan signifikan anggaran untuk perjalanan religi. Tahun 2025 dialokasikan Rp31 miliar bagi 896 peserta, dan pada 2026 meningkat menjadi Rp47,6 miliar untuk 1.360 peserta.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA