Potretkaltim.com, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menjelaskan bahwa Dasar hukum terbentuknya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Karena itu, menurutnya, DPRD Kaltim tidak memiliki ruang intervensi langsung terhadap program tersebut, kecuali jika dibahas dan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Kan melalui SK Gubernur. Kalau Pergub atau SK, DPRD tidak bisa campur,” ucap Wakil Ketua DPRD Kaltim 2019-2024 itu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada anggota DPRD Kaltim yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi DBON. Sigit mengaku telah menanyakan langsung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan memastikan bahwa tidak ada legislator Karang Paci yang diperiksa maupun terseret kasus tersebut.
“Saya sudah cek ke kejaksaan. Mereka bilang tidak ada anggota dewan yang diperiksa atau terlibat. Jadi kabar yang beredar di publik itu tidak benar,” tegasnya.
Meski demikian, Sigit menilai, kejadian ini menjadi pelajaran penting agar DPRD Kaltim memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah, khususnya setelah mencuatnya dugaan korupsi DBON.
“Isu ini berkembang dari obrolan warung kopi. Padahal pimpinan dewan pun tidak tahu-menahu saat itu. Program kalau sudah masuk tahap pelaksanaan, baru kami bisa mengawasi. Tapi proses pembentukan awal sepenuhnya urusan eksekutif,” tandasnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







