Potretkaltim.com, Samarinda – Perusahaan kelapa sawit PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dipastikan tidak bisa melanjutkan aktivitas usahanya.
Keputusan ini diambil setelah Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin lingkungan resmi dan memicu penolakan masyarakat setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan penghentian operasi PT HKI menjadi langkah penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mereka tidak boleh melanjutkan operasional sebelum seluruh persoalan perizinan, dampak sosial, dan lingkungan diselesaikan,” tegasnya
Meski mendukung masuknya investasi di daerah, Agus mengingatkan perusahaan wajib mematuhi aturan yang berlaku. “Utamakan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang terdampak,” pintanya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kaltim telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (12/8/2025) lalu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan dua perusahaan sawit di Kubar, yakni PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) dan PT HKI.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan mencuat. Mulai dari kelengkapan dokumen perizinan, jarak antar pabrik yang hanya sekitar satu kilometer, risiko krisis air saat musim kemarau, hingga potensi pencemaran limbah ke Sungai Bongan.
Tak hanya itu, kekhawatiran soal ketersediaan pasokan buah sawit dan potensi konflik sosial di masyarakat juga menjadi sorotan utama DPRD Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







