DPRD Kaltim Ingatkan Ancaman Pemangkasan DBH, Tekankan Pentingnya Jaga Program Prioritas

Selasa, 16 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Foto : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga 50 persen di tahun 2025 membuat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menekan kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan maupun layanan publik.

Menurut pria yang akrab disapa Hamas ini, sinyal pengurangan transfer ke daerah sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025. Regulasi itu mengindikasikan adanya pemangkasan DBH secara nasional.

“Kalau merujuk PMK 56/2025, ada kemungkinan DBH dikurangi hingga separuh. Dampaknya jelas akan terasa besar di Kaltim,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hamas menekankan, selama ini DBH—khususnya dari batu bara dan minyak bumi—menjadi penopang utama APBD Kaltim. Bila terjadi pengurangan, otomatis sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan akan terdampak. Namun ia menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

“Statusnya masih belum final. Kita menunggu kepastian hukum yang jelas,” katanya.

Hamas menyebutkan, pemangkasan DBH bukan hanya menyasar Kaltim, melainkan seluruh daerah penghasil. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian serius dalam perencanaan anggaran.

Oleh Karena itu, DPRD bersama Pemprov Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai merumuskan strategi antisipasi. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim juga didorong melakukan evaluasi terhadap program prioritas.

“Kalau sudah ada keputusan resmi terkait pemotongan, maka harus segera dibahas ulang dengan pemerintah provinsi, terutama mengenai skala prioritas pembangunan,” terang Hamas.

Ia menegaskan, penajaman program dan efisiensi anggaran menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terganggu meski pendapatan daerah berkurang.

“Yang utama, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sementara pembangunan strategis bisa terus berjalan,” pungkasnya.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA