Potretkaltim.com, SAMARINDA – Program Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pasalnya, kebijakan ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, padahal tidak semuanya berada dalam ranah provinsi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai pelaksanaan Gratispol di lapangan masih jauh dari harapan. Karena itu, ia meminta Pemprov lebih fokus pada kewenangannya, yaitu pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB.
“Program ini harus menerima masukan dari masyarakat. Fokus dulu pada kewenangan provinsi,” sebutnya
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti janji Pemprov Kaltim terkait seragam gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Namun Hingga kini, menurutnya, banyak pelajar di 10 kabupaten/kota yang belum menerima seragam sebagaimana dijanjikan.
Agus menambahkan, Pemprov tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari dinas terkait mengenai respon masyarakat terhadap Gratispol. Ia mendorong agar pemerintah turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan program benar-benar menyentuh siswa.
“Jika informasi dihimpun langsung dari sekolah atau siswa, hasilnya pasti lebih valid,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







