Potretkaltim.com, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya memperkuat sektor pendidikan dengan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Aturan ini digadang menjadi solusi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kesejahteraan guru, keterbatasan fasilitas sekolah, hingga kesenjangan akses pendidikan di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pendidikan, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya rancangan regulasi yang berpihak pada masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih banyak guru honorer yang hidup jauh dari layak. Di pedalaman, fasilitas pendidikan minim, sementara anak-anak di daerah 3T belum mendapat hak belajar yang setara. Karena itu, Raperda ini harus hadir sebagai jawaban nyata, bukan sekadar aturan formal,” tegas Agusriansyah.
Selain fokus pada guru dan akses pendidikan, Pansus juga mendorong penguatan muatan lokal. Menurut Agusriansyah, kurikulum di Kaltim harus selaras dengan potensi daerah.
“Lulusan kita harus dibekali kompetensi yang sesuai karakter Kaltim, baik di sektor energi, pertanian, perikanan, maupun industri kreatif. Pendidikan tidak boleh lepas dari realitas daerah,” ujarnya.
Penyusunan Raperda ini melibatkan akademisi, guru, kepala sekolah, hingga praktisi pendidikan. Keterlibatan banyak pihak dianggap penting agar aturan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Raperda ini harus mampu menyentuh persoalan masyarakat sekaligus membuka jalan bagi generasi muda Kaltim menuju masa depan yang lebih cerah,” lanjutnya.
Tahap berikutnya, Raperda akan dibahas melalui forum publik, konsultasi lintas sektor, dan dialog bersama pemangku kepentingan.
DPRD Kaltim optimistis regulasi ini dapat menjadi landasan kuat peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, serta lahirnya SDM unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







