Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandy, menegaskan praktik jual beli maupun ganti rugi atas tanah di kawasan kehutanan tidak dibenarkan.
Hal ini mencuat dalam polemik antara Kelompok Tani (KT) Mekar Indah dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Agus menyebutkan pihaknya telah mendorong kedua belah pihak membuka ruang musyawarah. “Biar dicari jalan tengahnya. Musyawarah jadi langkah terbaik untuk mencari solusi,” sebutnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KT Mekar Indah, Landoi, mengklaim pihaknya telah mengelola lahan seluas 8.000 hektare sejak 1998 dengan dukungan pemerintah desa dan kecamatan. Namun, pada 2005 PT MSJ disebut masuk tanpa adanya ganti rugi. KT Mekar Indah pun tidak menuntut kompensasi, melainkan menginginkan musyawarah mufakat.
Klaim itu langsung diklarifikasi Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim. Kepala Dishut, Joko Istanto, menegaskan lahan yang disengketakan termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga tidak bisa dijadikan dasar klaim kepemilikan maupun jual beli.
Dishut Kaltim, kata dia, tidak pernah meminta PT MSJ membayar kepada KT Mekar Indah, hanya mendorong penyelesaian melalui dialog sebagaimana tercatat dalam notulen rapat April 2025.
Sementara itu, PT MSJ melalui External Relations Specialist, Agung Mahdi, menolak klaim KT Mekar Indah dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Ia menegaskan, rekomendasi camat yang dijadikan rujukan sudah dicabut sejak 2009. Bahkan surat dari Sekda Kukar juga menegaskan SKT maupun SPPT di kawasan hutan tidak bisa menjadi bukti kepemilikan. Laporan pidana yang sempat diajukan KT Mekar Indah pun sudah dihentikan kepolisian pada 2023.
“Proses hukum sudah berjalan. Yang terpenting sekarang adalah kedepankan musyawarah dulu, agar tidak timbul potensi pelanggaran hukum,” tukas Agus meningatkan kedua pihak menjaga kondusivitas.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







