DPRD Kaltim Minta Sengketa Lahan KT Mekar Indah–PT MSJ Diselesaikan Lewat Musyawarah

Rabu, 10 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy (ist)

Foto : Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy (ist)

Potretkaltim.com, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandy, menegaskan praktik jual beli maupun ganti rugi atas tanah di kawasan kehutanan tidak dibenarkan.

Hal ini mencuat dalam polemik antara Kelompok Tani (KT) Mekar Indah dengan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Agus menyebutkan pihaknya telah mendorong kedua belah pihak membuka ruang musyawarah. “Biar dicari jalan tengahnya. Musyawarah jadi langkah terbaik untuk mencari solusi,” sebutnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua KT Mekar Indah, Landoi, mengklaim pihaknya telah mengelola lahan seluas 8.000 hektare sejak 1998 dengan dukungan pemerintah desa dan kecamatan. Namun, pada 2005 PT MSJ disebut masuk tanpa adanya ganti rugi. KT Mekar Indah pun tidak menuntut kompensasi, melainkan menginginkan musyawarah mufakat.

Klaim itu langsung diklarifikasi Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim. Kepala Dishut, Joko Istanto, menegaskan lahan yang disengketakan termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), sehingga tidak bisa dijadikan dasar klaim kepemilikan maupun jual beli.

Dishut Kaltim, kata dia, tidak pernah meminta PT MSJ membayar kepada KT Mekar Indah, hanya mendorong penyelesaian melalui dialog sebagaimana tercatat dalam notulen rapat April 2025.

Sementara itu, PT MSJ melalui External Relations Specialist, Agung Mahdi, menolak klaim KT Mekar Indah dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Ia menegaskan, rekomendasi camat yang dijadikan rujukan sudah dicabut sejak 2009. Bahkan surat dari Sekda Kukar juga menegaskan SKT maupun SPPT di kawasan hutan tidak bisa menjadi bukti kepemilikan. Laporan pidana yang sempat diajukan KT Mekar Indah pun sudah dihentikan kepolisian pada 2023.

“Proses hukum sudah berjalan. Yang terpenting sekarang adalah kedepankan musyawarah dulu, agar tidak timbul potensi pelanggaran hukum,” tukas Agus meningatkan kedua pihak menjaga kondusivitas.

(Adv/DPRDKaltim/Der)

Follow WhatsApp Channel potretkaltim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan
Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan
Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun
Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak
Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin
BPKAD Kukar Periksa Alas Hak Sebelum Tempuh Jalur Hukum Sengketa Tanah
Rumah Dinas Pemkab Kukar Diduga Diperjualbelikan, BPKAD Siapkan Penertiban
Berbeda Sikap dengan Banggar, Hasanuddin Nilai MYC Rp1,24 Triliun Percepat Penyelesaian Proyek
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 11:23 WITA

Anggaran DPRD Kaltim Terpaut Rp60 Miliar dari Kebutuhan, Agusriansyah Soroti Batas Penghematan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:21 WITA

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Agus Aras Minta Kebutuhan Guru Tak Terlewat saat Sekolah di Pedalaman Dibangun

Jumat, 20 November 2026 - 14:45 WITA

Penerimaan Samarinda Diperkirakan Susut Rp209 Miliar, Sigit Pertanyakan Alur Penyaluran Pajak

Jumat, 20 November 2026 - 14:44 WITA

Salehuddin Ungkap Alasan Dukung Fatwa Vape: Cegah Anak Muda Kecanduan Nikotin

Berita Terbaru

Foto : Foto : Agusriansyah Ridwan anggota DPRD Kaltim

Advertorial

Agusriansyah Pertanyakan Kiprah Wakil Kaltim di Senayan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 11:21 WITA