Potretkaltim.com, SAMARINDA – Rencana perubahan sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat tanggapan kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menilai bahwa berbagai kendala teknis yang dihadapi pelaksana MBG di lapangan harus dipahami secara menyeluruh sebelum kebijakan diubah.
Menurutnya, mulai dari proses memasak, kebersihan bahan makanan, hingga cara penyimpanan, semua berpengaruh terhadap kelayakan konsumsi makanan bagi siswa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Contohnya, nasi yang baru matang bila disimpan dalam wadah tertutup rapat akan menimbulkan uap dan cepat basi. Hal-hal teknis seperti ini harus diperhatikan agar makanan tetap aman dan berkualitas,” sebutnya.
Baba menegaskan, meski MBG merupakan program yang baik untuk memperbaiki gizi anak sekolah, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan tiap daerah.
Ia berharap pemerintah pusat tidak terburu-buru melakukan perubahan sistem tanpa kajian mendalam terhadap kondisi di lapangan.
“Evaluasi yang matang dengan memperhatikan keberlanjutan pelaku lokal akan membuat MBG berjalan lebih efektif dan adil di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sebagai informasi, pelaksanaan program MBG di Kaltim hingga kini belum berjalan optimal. Beberapa wilayah seperti Kota Samarinda dan Balikpapan disebut belum merasakan pemerataan manfaat, sehingga memunculkan berbagai evaluasi dan usulan penyesuaian skema penyaluran program tersebut.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







