Potretkaltim.com, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
Aspirasi tersebut dihimpun melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dihasilkan dari kegiatan reses.
Menurutnya, Pokir tidak akan berarti jika suara masyarakat yang disampaikan saat reses diabaikan. Karena itu, DPRD berkomitmen memastikan seluruh aspirasi yang terhimpun benar-benar diimplementasikan dalam program pembangunan daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hasil reses DPRD akan diintegrasikan ke dalam RKPD. Dengan begitu, sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa berjalan harmonis,” ujar Abdulloh saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Abdulloh menambahkan, Pokir DPRD secara resmi memiliki landasan hukum. Antara lain diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







