Potretkaltim.com, Samarinda – Keputusan pemerintah pusat menggelar Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 di Jakarta menuai sorotan dari DPRD Kalimantan Timur.
Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam proses transisi ibu kota.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau IKN sudah sah sebagai ibu kota negara, momen penting seperti upacara kemerdekaan seharusnya dilakukan di sana,” sambungnya.
Menurutnya, alasan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap tidak seharusnya menjadi penghalang. Ia menegaskan, membangun ibu kota baru tidak hanya soal fisik, tetapi juga membentuk simbol dan identitas negara.
“Upacara kemerdekaan adalah momentum strategis untuk menegaskan eksistensi IKN di mata nasional dan internasional,” tegasnya.
Syarifatul menilai kegiatan kenegaraan di IKN penting untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, pembangunan berisiko dipersepsikan hanya sebagai pemindahan lokasi pemerintahan, bukan transformasi politik.
“Dunia harus melihat IKN sebagai wajah baru Indonesia,” tambahnya.
Pemerintah pusat sebelumnya menyebut alasan teknis dan logistik sebagai pertimbangan menggelar upacara di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto pun telah meresmikan logo dan tema HUT ke-80 RI pada 23 Juli lalu.
Meski demikian, Syarifatul berharap tahun depan upacara kemerdekaan digelar di IKN secara permanen. “Ini bukan hanya soal kesiapan fisik, tapi pesan konstitusional yang harus dijaga,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







