Potretkaltim.com, SAMARINDA – Permasalahan konflik agraria yang melibatkan masyarakat kembali terjadi di Kaltim. Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan pihaknya akan memfasilitasi permasalahan yang ada.
Ia mengungkapkan sebagian besar aduan masyarakat berkaitan dengan minimnya dokumen legalitas kepemilikan, khususnya tanah warisan yang belum bersertifikat. Sehingga kondisi ini membuat kedudukan masyarakat jadi rawan.
“Komisi I berkomitmen membantu masyarakat menyelesaikan persoalan lahan, termasuk jika terkait perusahaan. Harapan kami, masalah ini dapat diselesaikan dengan damai dalam bingkai kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Salehuddin membeberkan bahwa pihaknya sebagai fasilitator penting antara masyarakat, pemerintah dan juga instansi terkait lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, maka konflik diharapkan bisa dituntaskan tanpa menimbulkan ketegangan sosial.
Lanjut Salehuddin, ketiadaan sertifikat resmi kerap menjadi akar dari sengketa lahan. Situasi semakin rumit jika lokasi tanah berada di area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan atau masuk dalam kawasan pembangunan publik.
Maka dari itu, melalui Komisi I, Salehuddin mendorong adanya langkah preventif berupa pemetaan awal, pendampingan warga dalam proses sertifikasi, dan percepatan administrasi pertanahan.
“Legalitas kepemilikan tanah adalah kunci. Tanpa itu, masyarakat berisiko digeser pihak lain yang lebih dulu mengajukan klaim,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan bahwa dampak yang timbul dari adanya konflik agraria yakni kerugian ekonomi bagi masyarakat, kestabilan sosial dan menghambat optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Salehuddin menegaskan DPRD selalu memberikan ruang bagi masyarakat bagi yang mengalami permasalahan dengan perusahaan ataupun pemerintah.
“Kami siap memfasilitasi penyelesaian melalui dialog, tetapi tetap menghormati pilihan warga bila ingin membawa kasus ke pengadilan,” tutupnya.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







