Potretkaltim.com, SAMARINDA – Kasus tambang ilegal di kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) kembali menuai sorotan tajam. Hal ini menyusul bebasnya dua tersangka, Dariah dan Edi, melalui putusan pra peradilan yang menyatakan penetapan tersangka oleh Gakkum Kehutanan Kalimantan cacat prosedur.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyayangkan lemahnya proses hukum yang dinilai belum menyentuh aktor intelektual di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan.
“Kami sangat prihatin. Aktor utamanya belum tersentuh. Aparat harus bisa menemukan bukti lain supaya kasus ini tidak berhenti di sini,” ujarnya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menilai koordinasi antara Gakkum Kehutanan dan kepolisian masih lemah. Tanpa sinergi, kata Salehuddin, penegakan hukum akan berjalan setengah hati dan justru menimbulkan persepsi hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Ia meminta Polda Kaltim dan instansi terkait bergerak cepat menuntaskan kasus ini. Baginya, persoalan tambang ilegal di kawasan konservasi bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut kelestarian lingkungan yang menjadi hak masyarakat luas.
“Ini momentum penting. Jangan berhenti pada pekerja lapangan saja. Siapa pun yang menjadi dalang harus diproses. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Kasus tambang ilegal di KRUS kini disebut sebagai ujian serius bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen dalam melindungi kawasan konservasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap keadilan di Kaltim.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







