Potretkaltim.com, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang benar-benar inklusif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat yang digelar di Gedung D lantai III DPRD Kaltim, Jumat (19/9), Ketua Pansus Syarkowi V Zahry bersama Wakil Ketua Agusriansyah Ridwan memimpin pembahasan lanjutan Ranperda yang difokuskan pada tiga hal utama: bantuan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, penguatan karakter peserta didik, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Kami ingin memastikan pendidikan di Kaltim tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, berakhlak, dan berdaya saing,” ujar Sarkowi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, Ranperda ini dirancang untuk memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Pansus juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan pendidikan dasar dan menengah dapat sejalan dengan arah pembangunan provinsi.
“Banyak aspirasi masyarakat yang masuk lewat DPRD kabupaten/kota. Pendidikan SD dan SMP memang kewenangan daerah, tapi tetap harus terintegrasi dengan kebijakan provinsi,” tambahnya.
Selain itu, Pansus juga menilai pemerintah provinsi tetap memiliki tanggung jawab moral dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan tinggi, meskipun berada di bawah kewenangan pusat.
Ke depan, Pansus akan mengundang akademisi, praktisi, dan organisasi profesi untuk memperkaya substansi Ranperda agar benar-benar lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Ranperda ini tidak boleh hanya menjadi produk administratif. Ia harus menjadi solusi konkret bagi dunia pendidikan Kaltim,” tuturnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan sistem pendidikan yang kuat, berakar pada nilai-nilai lokal, dan siap menjawab tantangan masa depan.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







