Potretkaltim.com, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya memiliki arah kebijakan anggaran baru untuk tahun 2026. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) senilai Rp21,35 triliun.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim, Senin (8/9/2025), di Gedung Utama DPRD Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan, pembahasan KUA-PPAS 2026 memang harus didahulukan sebelum masuk ke agenda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Menurutnya, aturan tersebut telah diatur jelas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang harus dibahas anggaran murni 2026 dulu, baru kemudian menyusul perubahan 2025. Itu ketentuan kementerian,” ujarnya usai paripurna.
Adapun mekanisme pembahasan APBD-P 2025, kata Hasanuddin, masih menunggu jadwal resmi dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim. Agenda tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna ke-35 mendatang.
Hasanuddin menekankan, tahapan ini bukan hanya berlaku di Kaltim, melainkan di seluruh daerah di Indonesia. “Jadi kita hanya mengikuti mekanisme dari pusat,” pungkas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
(Adv/DPRDKaltim/Der)







